Jakarta (Waspada): Masalah bendera Aceh sudah ada titik terang dari pemerintah pusat dan akan tuntas sebelum berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla.
Ketika menerima Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud dan rombongan , Mendagri menjelaskan masalah bendera sudah menemukan titik terang. “Kita akan bekerja maksimal dan bekerjasama dengan Aceh agar segera menyelesaikan masalah yang belum selesai, diantaranya tentang bendera dan batas wilayah ,” jelas Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Tjahjo Kumolo setuju dilakukan pertemuan rutin setiap tiga bulan, bahkan dirinya mengusulkan sebulan sekali agar beberapa masalah yang belum selesai, dapat segera terwujud sebelum masa pemerintah Jokowi berakhir.
Karena itu, sebut dia, terhadap permasalahan yang muncul, dirinya akan melakukan koordinasi segera dengan Presiden dan Wakil Presiden.
Pertemuan dengan Tjahjo Kumolo di ruang kerja Menteri Dalam Negeri, Rabu (21/3), mulai pukul 09.00 sampai pukul 11.00 Wib.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk.Malik Machmud Alhaytar, didampingi anggota DPD RI H.Fachrul Razi, MIP, Kamaruddin Abubakar (Abu Razak) selaku Sekretaris Jenderal Pusat Partai Aceh, Dr. Rafiq (Staf Khusus Wali Nanggroe).
Sementara Mendagri di dampingi oleh Sekjend Kemendagri, Hadi Prabowo, Dirjen Keuangan Daerah Syarifuddin dan Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Dr.Drs. Yusharto H, M.Pd.
Wali Nanggroe Malik Machmud Alhaytar dalam pembicaraan dengan Mendagri mengatakan, perlu dilakukan pertemuan rutin antar Wali Nanggroe dengan Mendagri setiap tiga bulan sekali, guna membahas permasalahan Aceh terkini, agar realisasi MoU Helsinki dan UUPA dapat segera selesai.
Wali Nanggroe juga menjelaskan beberapa permasalahan yang muncul di Aceh berkaitan lambatnya realisasi perjanjian MoU Helsinki dan turunan UU-PA. Wali Nanggroe juga menyayangkan adanya keterlambatan APBA yang saat ini merugikan rakyat Aceh secara langsung.
Kepada Waspada di Bandara Soeta, Rabu petang, Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak membenarkan, terkait bendera sudah ada kemajuan, baik saat bertemu dengan Wapres maupun saat bertemu Mendagri.
“Pak Wapres dan Mendagri, sudah setuju dan pusat minta bendera yang sudah ada gambarnya bisa diubah sedikit-sedikit,” jelas Abu Razak mengutip Wapres JK.
“Semoga ada solusi segera. Bila harus mundur selangkah demi kemaslahatan, saya kira tidak masalah. Jika masalah bendera ini tuntas, Aceh sudah bisa bergerak ke masalah lain dan strategis,” terang Abu Razak.
Sebelumnya, senator DPD RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP yang turut menfasilitasi pertemuan tersebut menyampaikan perkembangan terkini di Aceh.
Fachrul Razi menyampaikan kepada Mendagri, adanya pelemahan lembaga Wali Nanggroe, baik secara wewenang kelembangaan maupun anggaran yang sangat terbatas dan tidak representatif.
Fachrul Razi mengatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi pilar penting pembangunan di Aceh, namun selama ini kebijakan pusat menyebabkan kinerja Wali Nanggroe tidak maksimal.
Fachrul Razi meminta Mendagri segera mengambil langkah untuk memprioritaskan keuangan lembaga Wali Nanggroe karena merupakan perintah UU dan Qanun Wali Nanggroe.
Fachrul Razi juga melaporkan perkembangan Pilkada serentak di Aceh tahun 2018 yaitu Aceh Selatan, Pidie Jaya dan Subulusalam. ketiga daerah ini, menurut Fachrul Razi, masih sangat kondusif dan aman sehingga Aceh tidak memerlukan keamanan dari pusat yang berlebihan.
Fachrul Razi juga menjelaskan mengenai persiapan Pemekaran Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah masuk dalam usulan ke Pemerintah Pusat.(B01)
