Banda Aceh (Waspada Aceh) – Karena SK (Surat Keputusan) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh priode 2021-2026 sampai saat ini belum kunjung diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, sejumlah kader PPP melakukan aksi demo di kantor DPW Aceh di Banda Aceh, Senin (13/9/2021).
Juru bicara kader PPP Aceh, Saiful Haris Arahas, mengatakan, sampai saat ini SK Ketua/Pengurus DPW PPP Aceh sampai sekarang belum diterbitkan, padahal telah dilaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Provinsi Aceh pada 28-29 Mei 2021 di Banda Aceh.
“Sesuai dengan peraturan organisasi (PO) tentang pelaksanaan Muswil, sesuai amanah yang diberikan dalam Muswil untuk menjaring calon dalam memilih anggota formatur,” kata Haris.
Adapun tim formatur yang telah terpilih saat Muswil, ucap Haris, yakni Muzakir (Ketua DPC PPP Aceh Tenggara), Musannif (Ketua DPC PPP Aceh Besar), Zainuddin Iba (Ketua DPC PPP Aceh Utara) dan Muzanni (Ketua DPC PPP Aceh Jaya).
“Mereka berempat anggota formatur tersebut memilih dan mendukung Anwar Idris sebagai ketua DPW PPP Aceh periode 2021-2026,” ucapnya.
Sementara dua anggota formatur lainnya, ucap Haris, Daifunnas (Ketua DPC PPP Aceh Selatan) dan Amri M.Ali (eks Ketua DPW PPP Aceh), memilih dan mendukung M. Ali untuk kembali memimpin DPW PPP Aceh.
Kata Haris, Artinya terdapat empat anggota formatur yang nantinya memberikan suara mayoritas formatur dalam mendukung dan memilih Anwar. Maka oleh sebab itu, ucap Haris, seharusnya DPP PPP segera menerbitkan SK penetapan Anwar sebagai ketua DPW PPP Aceh.
Dia juga menyebutkan, jika proses musyawarah dan mufakat tidak tercapai satu keputusan, maka pengambilan suara voting bisa dilakukan. Ini juga disebutkan dalam PO tentang pelaksanaan Muswil. Namun sebutnya, DPP PPP seakan menafikan proses itu.
“Tentu kader dan simpatisan PPP Aceh meyakini terdapat muatan-muatan kepentingan elit DPP untuk mengatur dan menunjuk siapa ketua DPW PPP Aceh ke depan. Pastinya itu di luar suara dan kesepakatan mayoritas anggota formatur,” tuturnya.
Padahal seperti yang diketahui, tutur Haris, sudah jelas disebutkan di dalam PO, kepada tim formatur tersebut diberikan waktu selama dua puluh hari kerja untuk memutuskan calon ketua dan menyusun struktur pengurus/personalia pengurus harian (PH) dan majelis partai.
Namun, waktu yang sudah berjalan mencapai empat bulan lamanya, hingga saat ini DPP tak juga menerbitkan SK tersebut.
“PPP ini bukan milik DPP, apalagi milik ketua umum Suharso Monoarfa. Maka untuk itu, kader dan simpatisan PPP Aceh, meminta kepada ketua umum Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi agar menerbitkan SK ketua DPW PPP Aceh sesuai dengan yang dipilih oleh mayoritas tim formatur,” tegasnya.
Dia meminta DPP segera mengesahkan struktur pengurus dan personalia yang diberikan oleh mayoritas tim formatur. Kepada DPP juga dia mereka meminta agar mendengar aspirasi kader dan simpatisanya.
Selain itu Haris juga menyebutkan, ekses molornya penerbitan SK ketua DPW, telah menghambat proses pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) di 23 kabupaten/kota se Aceh. Hal ini tentu sangat merugikan kader, belum lagi nantinya ada proses konsolidasi partai yang juga menyita waktu cukup banyak.
Karena itu, kader PPP Aceh meminta agar DPP PPP dapat mengerti dan memahami suara kadernya dan harus peka terhadap apa yang diinginkan oleh kader PPP Aceh.
Haris menegaskan, sikap kader PPP Aceh, jelas akan menolak apabila SK yang diterbitkan nanti oleh DPP bertolak belakang dengan apa yang disuarakan oleh mayoritas tim formatur.
Apabila DPP bersikeras juga tetap tidak menerbitkan SK sesuai dengan apa yang telah dipilih oleh formatur, maka dalam 3×24 jam mereka memastikan akan datang untuk menduduki kantor DPW PPP Aceh dengan jumlah massa yang lebih banyak. (Kia Rukiah)
