Banda Aceh (Waspada Aceh) – Delegasi komite II DPD RI dipimpin senator Abdullah Puteh, melakukan kunker ke Provinsi Aceh, selama beberapa hari.
Puteh dan rombongan juga telah melakukan pertemuan dengan pejabat Pemprov Aceh di kantor Gubernur Aceh, kata Tarmizi Age, staf pribadi Puteh, Senin (3/4/2023).
Dalam kunjungan itu, Puteh dan rombongan bertemu jajaran Pemprov Aceh khususnya yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan serta jajaran mengelola program pembangunan berbasis pertanahan.
Di antara dinas yang hadir, antara lain dinas pertambangan, perkebunan, pertanian, pertanahan dan agraria.
Pada pertemuan itu, Asisten II Pemprov Aceh H. Mawardi mewakili Gubernur Aceh menyatakan, kunjungan DPD RI dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang nomor 18 thn 2003 sangat dinantikan. Karena menurut dia, pertemuan tersebut berpotensi untuk merancang perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut di lapangan.
Abdullah Puteh menyatakan, tujuan dari kunjungan itu untuk membahas beberapa isu terkait Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), pertanian, pertambangan emas tanpa izin (Peti), kerusakan lingkungan dan kehutanan, pelestarian habitat alam dan kekayaan hayati.
“Masukan dan temuan nantinya akan kembali dibahas di tingkat nasional bersama pimpinan kementerian terkait yang pada saat ini hadir bersama-sama,” kata Puteh.
Diskusi berlangsung dinamis dan para pihak mengemukakan argumentasi untuk menemukan kesepakatan. Kesepakatan itu antara lain, perlu diperoleh turunan undang-undang yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam kawasan hutan. Contohnya dengan membangun usaha yang layak dan sesuai dengan perundangan berlaku secara adil dan tanpa pilih kasih.
Pada kesempatan terakhir Abdullah Puteh memberikan keterangan bahwa TNGL berpotensi/berpeluang menjadi DTW (daerah tujuan wisata) internasional. Selain sangat diminati oleh masyarakat dunia yang cinta kepada flora dan fauna, pada kesempatan yang sama nantinya Aceh akan meraup miliaran dolar dari restribusi/pajak dan pemasukan lain. (*)
