Sigli (Waspada Aceh) – Ketua umum Forum Pemekaran Pidie Sakti, Bakhtiar Adan, mengatakan, Pidie Sakti akan menjalankan pemerintahan sendiri menjadi kabupaten, sebelum berakhir masa pemerintahan Bupati Pidie, Roni Ahmad, tahun 2022.
“Menurut saya, sebelum Roni Ahmad habis masa jabatannya sebagai bupati Pidie, Pidie Sakti itu sudah berdiri,” kata Bahktiar saat berbicara dengan Waspadaaceh.com melalui telepon selular, Sabtu (13/10/2018).
Bahktiar menuturkan, ada 12 kecamatan dengan jumlah penduduk sedikitnya 200.000 jiwa yang termasuk dalam pemekaran Kabupaten Pidie Sakti. Semua kecamatan itu, Geumpang, Mane, Tangse, Keumala, Titeu, Kota Bakti, Mutiara Barat, Mutiara Timur, Tiro, Glumpang Tiga, Glumpang Baro, dan Keumbang Tanjong.
Saat ini ungkap Bahktiar, pihaknya sudah memperoleh rekomendasi dari setiap gampong (desa-red) yang ada dalam 12 kecamatan itu, mereka setuju dengan pemekaran Pidie Sakti.
“Kami sedang menggalang dana melalui rekening BRI yang kami buka. Supaya setiap gampong menyumbangkan sedikit dana desa, dan ini sebagai bentuk partisipasi dalam pemekaran Kabupaten Pidie Sakti,” lanjut Bahktiar.
Menurutnya, para keuchik (kepala desa-red) yang terlibat bukan saja sekedar ngomong saja. Artinya mereka berbuat dan berusaha mempercepat proses pemekaran, katanya.
Untuk mewujutkan berdirinya Kabupaten Pidie Sakti secara otonom, Bahktiar menegaskan berbagai upaya pun terus dilakukan. Baru-bari ini dia mengungkapkan baru saja kembali dari Jakarta melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama 174 dari jumlah total 314 Calon Daerah Otonomi Baru dari (CDOB) di Indonesia.
“Kehadiran kami untuk mencabut moratorium yang dikeluarkan oleh Presiden RI. Sebab dampak dari moratorum presiden itu semua CDOB di Indonesia yang ingin mengurus pemekaran daerah nya jadi terkendala,” katanya.
Selanjutnya sambung Bahktiar, dalam waktu dekat ini Forkoda Aceh akan melakukan rapat di Banda Aceh. Saat ditanya Waspadaaceh.com, apakah ada dukungan dari Pemkab Pidie untuk pemekaran Pidie Sakti, Bahktiar menjelaskan secara resmi belum masuk ke Pemda Pidie untuk membicarakannya.
“Itu karena masih ingin memperoleh rekomdasi semua desa dari 12 kecamatan. Kalau kami sudah dapat rekomendasi, kami akan datangi Pemkab Pidie. Itu bukan lagi suara pribadi saya atau suara forum pemekaran, tetapi membawa suara rakyat,” tegasnya. (b10)
