Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh mengungkapkan bahwa angka kemiskinan dan prevalensi stunting di Aceh mengalami penurunan selama tahun 2024.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung Utama DPRA, Selasa (15/4/2025).
Laporan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh, M. Nasir Syamaun, mewakili Gubernur Aceh di hadapan pimpinan dan anggota DPRA.
Dalam laporannya, Nasir menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Aceh menurun dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,64 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,59 persen.
“Angka stunting juga turut menurun, dari 29,4 persen pada 2023 menjadi 27 persen pada tahun 2024,” ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Aceh juga menunjukkan perbaikan. Tahun 2024, ekonomi Aceh tumbuh sebesar 5,02 persen, meningkat dari 4,23 persen pada tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp65,36 triliun.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Aceh kata M Nasir, terus menggenjot sektor investasi. Tercatat, realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai lebih dari Rp9,47 triliun.
Pariwisata juga kata Nasir, menjadi salah satu sektor unggulan yang turut mendorong pergerakan ekonomi. Sepanjang tahun 2024, telah digelar 43 kegiatan seperti festival, expo, dan pameran, yang berhasil menarik lebih dari 11,27 juta wisatawan lokal, nasional, dan mancanegara.
Dalam aspek keuangan daerah, Pemerintah Aceh mencatat pendapatan daerah tahun 2024 direncanakan sebesar Rp11,26 triliun dengan realisasi mencapai Rp11,45 triliun atau 101,70 persen. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp11,67 triliun dan terealisasi Rp11,34 triliun atau 97,18 persen.
Pembiayaan netto juga menunjukkan kinerja positif, yaitu sebesar Rp420,68 miliar atau 102,78 persen dari rencana. Selain itu, penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf mencapai Rp95,53 miliar atau 119,42 persen dari target dan telah disalurkan kepada delapan golongan penerima sebesar Rp89,46 miliar.
Tugas pembantuan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh delapan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga berjalan efektif dengan realisasi anggaran sebesar Rp159,48 miliar dari total Rp160,89 miliar atau 99,13 persen.
Nasir menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi antara seluruh pihak, termasuk pemerintah, DPR Aceh, dan masyarakat. (*)
