Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh mulai tahun ini melakukan upaya pengurangan jumlah tenaga kontrak di jajaran sekretariat daerah dan di sejumlah SKPA.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Jamaluddin, mengatakan, Senin (7/1/2019), setiap tahunnya Pemerintah Aceh harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar lebih, untuk membayar gaji dan honor tenaga kontrak.
Tenaga kontrak itu, katanya, termasuk yang bekerja di lingkup sekretariat daerah, SKPA, dan guru honor di seluruh jajaran Dinas Pendidikan Aceh.
Sebenarnya, kata Jamal, keberadaan tenaga kontrak, di satu sisi sangat membantu dalam peningkatan kinerja di masing masing SKPA, namun tentu, di setiap instansi, perlu dilakukan evaluasi terkait kebutuhannya.
Saat Waspada menanyakan, apakah jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji tenaga kontrak membebani anggaran daerah, dengan diplomatis Jamal menjawab, sejauh keberadaan tenaga kontrak efektif dan dibutuhkan secara teknis, maka menurutnya hal tersebut tidak menjadi persoalan.
“Contohnya di dinas saya, keberadaan tenaga kontrak sangat dibutuhkan,” katanya.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh, Rahmad Raden, menyebutkan, saat ini terdapat 7.000 tenaga kerja kontrak yang ada di lingkup Pemerintah Aceh. Secara perlahan akan dilakukan pengurangan.
Upaya pengurangan tenga kerja kontrak ini, kata Rahmad, sejalan dengan rencana pembinaan pegawai kontrak yang kurang disiplin, dan ini merupakan amanat dari Pergub 58 tahun 2018 tentang manajemen kinerja ASN.
“Langkah ini, bagian dari penataan ASN di lingkup Pemerintah Aceh,” sebut Rahmat.
Karena itu, kata Rahmad, terhitung awal Januari ini, Pemerintah Aceh telah merumahkan 599 tenaga kontrak, yang berasal dari sembilan biro di sekretariat daerah Aceh.
“Namun tentu, bagi tenaga kontrak yang dibutuhkan keahliannya, akan dipanggil kembali oleh Pemerintah Aceh,” ujarnya. (cho)
