Banda Aceh (Waspada Aceh) – Badan Pengelolaan Kawasan Sabang (BPKS), hingga 23 Desember 2019, merealisasikan serapan anggaran sebesar 83,12 persen atau setara Rp184 miliar dari pagu sebesar Rp221,4 miliar tahun anggaran 2018-2019.
“Evaluasi terhadap kemajuan fisik pembangunan Pelabuhan Balohan juga sudah mencapai di atas 85 persen,” kata Razuardi Ibrahim, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKS Sabang, kepada wartawan, di Banda Aceh, Selasa (24/12/2019).
Dalam pertemuan hampir dua jam itu, Razuardi mengurai berbagai persoalan internal, baik administrasi, keuangan, progres pembangunan fisik dan non fisik, hingga pembenahan SDM BPKS.
Menurut mantan Sekda Aceh Tamiang ini, mengelola BPKS Sabang tidak segampang yang dibayangkan banyak orang. “Perlu trik dan seni khusus, serta kekompakan untuk memajukan Sabang,” kata Razuardi.
Selama sekitar satu tahun memimpin BPKS, Razuardi mengaku sudah membenahi penyelenggaran kegiatan perkantoran sejak 16 januari 2019. Meskipun dalam penerimaan tugas tidak disertai batasan wilayah kerja, dia melihat ada empat kelompok tugas asministratif yang perlu segera disikapi saat itu.
Pertama, jelas Razuardi, yaitu pelayanan administrasi perkantoran, kedua, penyelesaian kegiatan terblokir, ketiga, percepatan pembangunan Pelabuhan Balohan, dan keempat pensertifikasian lahan yang diadakan pada masa sebelumnya.
“Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi, alhamdulillah kerjasama tim sudah menunjukkan hasil, minimal sebagai format penyelesaian lanjutan,” jelas Razuardi, yang biasa disapa Essex itu.
Selama memimpin BPKS, Essex menjelaskan timnya sudah menyelesaikan berbagai kegiatan yang masih terblokir di DJA melalui pembahasan teknis anggaran. Ini diawali dengan penyelesaian pemblokiran kegiatan Sabang Marine Festival (SMF), juga merupakan agenda nasional yang melibatkan tiga negara, Indonesia-Malaysia-Thailand.
“Setelah itu disusul dengan penyelesaian pemblokiran kegiatan lainnya,” kata Razuardi.
Dia juga mengulas perjalanan pembangunan Pelabuhan Balohan Sabang yang pada awal Januari 2019 baru terealisasi sekitar 27 persen. Peningkatan progres ini, kata dia, dilakukan melalui pembenahan manajemen pelaksana dan koordinasi teknis bersama instansi berwenang pada Pemerintah Aceh.
“Alhamdulillah per Desember 2019 capaiannya sudah 85 persen.”
Selain bicara pembangunan fisik, Razuardi juga membahas soal pelayanan aktivitas perkantoran. Hasilnya, Administrasi Keuangan Bersama (AKB) Kanwil Pembendaharaan Aceh, Lalu-lintas Persuratan, Kegiatan Teknis Perbelanjaan, dan kegiatan lain sudah mulai berjalan semakin membaik.
Bahkan, terkait sertifikasi lahan aset BPKS, sesuai arahan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), melalui penyusunan cara kerja efektif melengkapi administrasi pendukung keberadaan lahan, dengan target 1303 persil pada 2019, tim kerja mampu memenuhi harapan itu.
“Prestasi ini ditandai dengan perolehan apresiasi nasional untuk BPKS Sabang,” tutup Razuardi. (Ria)
