Banda Aceh (Waspada Aceh) – Untuk pertama kalinya setelah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Ade Surya memimpin rapat koordinasi SKPK, Rabu (17/7/2024), di Balee Keurukon, Kantor Wali Kota Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Sekda Kota Banda Aceh, Amiruddin memperkenalkan masing-masing kepala OPD. Kepada jajaran pemerintahannya, Ade mengaku sudah terbiasa bekerja di dinas teknis dan melakoni komunikasi yang tidak begitu formal.
“Jadi bapak-ibu saya harapkan jangan tegang, santai. Semua hal bisa disampaikan ke saya,” kata Kadis Pengairan Aceh ini.
Mengulang arahan Mendagri, dia menjelaskan SK pengangkatannya sebagai Pj Wali Kota sampai dengan terpilih dan dilantiknya kepala daerah definitif. “Bisa sampai Januari, Februari, Maret (2025), atau lebih kalau ada sengketa, namun tentu hal tersebut tidak kita harapkan,” katanya.
Terkait dengan penunjukkan dirinya selaku Pj Wali Kota oleh mendagri, ujar Ade, sudah mengantongi persetujuan presiden dan sebelumnya juga telah dimintai pendapat dari Pj Gubernur dan DPRK.
“Kewenangannya hampir penuh (dibanding kepala daerah definitif), hanya saja bukan langsung dipilih oleh rakyat,” jelasnya.
“Saya penugasannya oleh menteri, kita satu rumah, sama-sama ASN, dan tidak ada beban politik. Harusnya, pemerintahan kita bisa berjalan dengan lebih baik,” ujarnya lagi.
Ade pun tak menampik jika di lingkungan Pemko Banda Aceh memiliki banyak senior, saudara, dan kerabat dekat lainnya. Namun ia meningatkan semuanya sama berasaskan profesionalitas.
“Kita semua satu, menjalankan pemerintahan kota ini. Mudah-mudahan dengan baik sampai terpilihnya wali kota yang baru,” tuturnya.
Menurutnya, dalam mengurus pemko, 80 persen wilayahnya koordinasi dengan kementerian dan provinsi.
“Selebihnya kita fokus pada pelayanan publik, rumah sakit, pasar, kebersihan, dan pelayanan dasar lainnya. Koordinasi dengan provinsi, Insya Allah bisa lebih mudah karena saya orang Pemprov,” urainya.
Kemudian ia menekankan beberapa poin penting yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat. Kepada Bappeda, ia menginstruksikan agar segera merampungkan RPJM teknokratik yang menjadi acuan bagi calon kepala derah ke depan dalam menyusun visi misi.
“Untuk teknisnya yang paling tahu dinas. Untuk itu masing-masing dinas kasih masukan ke Bappeda, apa yang harus kita lakukan dalam lima tahun ke depan. Harapan saya ini bisa segera disusun sehingga Banda Aceh mempunyai RPJM teknokratik tanpa ada muatan politis,” ujarnya. (kmf)
