Jakarta (Waspada Aceh) – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, Kamis (22/09/2022), menerima penghargaan langsung dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sebagai buah dari prestasi Pemkab Aceh Besar yang mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 kali secara berturut-turut. Acara pemberian penghargaan itu berlangsung di Gedung Danaphala Kemenkeu R.I, Jakarta.
“Apresiasi dan terimakasih saya kepada seluruh sesepuh, semua para bupati terdahulu, pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar yang telah membangun pondasi kokoh untuk akuntabilitas penganggaran Aceh Besar,” tutur Muhammad Iswanto, Kamis pagi tadi.
Menurut Iswanto, hasil yang diraih itu juga tak terlepas dari kerja kolektif semua pihak di Aceh Besar. Itu juga buah dari soliditas yang makin terjalin, dengan menanggalkan sikap personal dan kelompok.
“Penghargaan Ini menjadi bukti yang tak terbantahkan dari kerja kolektif dibarengi soliditas lintas sektoral. Hingga melahirkan produk akuntabilitas mumpuni dalam laporan penganggaran yang sesuai dengan tuntutan birokrasi kekinian,” tutur Iswanto.
Pj Bupati yang terhitung dekat dengan ulama itu mohon doa dan restu seluruh sesepuh, tokoh masyarakat dan alim ulama di Aceh Besar, untuk terus melanjutkan perjuangan serta rangkaian ikhtiar demi mewujudkan Aceh Besar yang lebih baik di masa kini dan mendatang.
“Saya berharap dengan tulus, mari kita berdoa dan terus berikhtiar bersama untuk selalu saling menguatkan tekad mewujudkan Aceh Besar lebih baik. Bukan hanya sebatas akuntabilitas, namun juga terwujudnya pembangunan yang sesuai ekspektasi semua pihak di Aceh Besar,” tandas Iswanto.
Para kepala daerah yang diundang langsung ke Kemenkeu R.I untuk penyerahan penghargaan itu hanya berlaku untuk daerah yang mencapai WTP minimal 10 kali secara benruntun. Artinya, sertifikat WTP yang di bawah 10 kali diserahkan di provinsi masing masing.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani dalam surat undangannya untuk para kepala daerah menyebutkan, event penghargaan itu juga untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat. Selain itu juga untuk menjaga komitmen dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Keuangan juga menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dengan tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan, mulai 22 Agustus sampai dengan 22 September 2022, berupa aneka lomba, webinar, coaching clinic, dan talkshow, termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP dengan kategori tertentu. (Ria)
