Banda Aceh (Waspada Aceh) – Massa tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (Geram) menyerbu DPR Aceh dengan perban di kepalanya sebagai tanda protes penghentian program jaminan kesehatan Aceh (JKA).
Dalam aksinya di Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Senin (21/3/2022), massa mengusung spanduk bertuliskan kritik terhadap Pemerintah Aceh.
Syakya Meirizal, penanggung jawab aksi, mengatakan maksud kedatangan mereka ke Gedung DPRA untuk memastikan setelah April nanti masyarakat Aceh tetap dapat berobat secara gratis dengan program JKA.
Selain itu juga, dia meminta program JKA wajib tetap dilanjutkan dan mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA agar segera menghentikan wacana penghapusan program JKA yang telah menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat.
“Kami menuntut Pemerintah Aceh dan DPRA serta elit politik untuk segera menghentikan polemik politik di ruang publik yang mengarah kepada sikap saling tuding, saling menyalahkan terkait wacana penghapusan JKA,” tuturnya.
Kemudian, pihaknya meminta Gubernur dan DPRA untuk segera duduk dengan BPJS dalam mencari jalan keluar serta memosisikan persoalan JKA sebagai urusan strategis.
Dan juga mengingatkan kepada Gubernur Aceh untuk tidak ingkar terhadap janji kampanye yang katanya tetap mempertahankan keberlangsungan program JKA.
“Mendukung DPRA melakukan upaya evaluasi terhadap tata kelola JKA antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan untuk pembenahan dan perbaikan di masa yang akan datang. Namun dalam masa evaluasi layanan JKA tidak boleh dihentikan,” tegasnya.
Massa juga mendesak Gubernur Aceh dan DPRA untuk membuat kesepakatan terkait alokasi anggaran program JKA untuk April hingga Desember 2022 dalam APBA perubahan. Karena menurutnya keberlanjutan program JKA sangat ditentukan oleh adanya anggaran.
Terakhir, dia meminta DPRA untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk membongkar tuntas terkait persoalan JKA dan meminta tata kelola program JKA ke depan lebih transparan, berkualitas, tepat sasaran dan efisien.
Wakil Ketua III DPRA Safaruddin di depan massa berjanji akan berkomitmen untuk melanjutkan program JKA.
“Dan saya pastikan bahwa lembaga DPRA berkomitmen untuk melanjutkan terhadap penggunaan JKA yang diterima rakyat Aceh,” ucapnya.
Dia juga memberikan klasifikasi terkait adanya isu untuk menghentikan program JKA.
“Kami mau klasifikasi terhadap premi yang dibayarkan bukan dihapus atau dihentikan. Kami DPRA sepakat dalam pembahasan anggaran pada tahun 2022 ini menunda sebagian pembayarannya, sambilan kita menunggu data validasi yang dilakukan pihak BPJS melalui pemerintah Aceh,” tuturnya.
Dia menyebutkan, pemberhentian atau penghapusan JKA itu tidak benar dan pendustaan terhadap lembaganya. Maka dari itu, DPRA akan melakukan upaya sesegera mungkin untuk membuat kajian evaluasi terhadap kelanjutan JKA.
“Kami akan memanggil tim anggaran pemerintah Aceh serta pihak dinas terkait untuk kompromi bagaimana mencari jalan keluar terhadap kelanjutan program JKA,” kata Safaruddin. (Kia Rukiah)
