Banda Aceh (Waspada Aceh) – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, memaparkan 8 isu strategis yang perlu ditangani, di depan Pj Bupati/Wali Kota se-Aceh, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (13/0/2022).
Pj Gubernur Aceh, diwakili Kepala Bappeda Aceh, Ahmad Dadek, membuka Rakor Pj Gubernur Aceh bersama Pj Bupati/Wali Kota se-Aceh. Di depan anggota Rakor yang diikuti oleh seluruh Pj Bupati/Wali Kota, Ahmad Dadek menyebutkan 8 isu itu, di antaranya terkait inflasi, stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, persiapan pemilu 2024, realisasi kota, pemberdayaan ekonomi, penanganan mitigasi bencana dan singkronisasi RTRW.
Pada kesempatan itu Ahmad Dadek menyebutkan saat ini tingkat inflasi Aceh masih tinggi. Per September 2022 sebesar 7,38 persen. Untuk itu, diminta kepada kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengoptimalkan TPID dan Satgas Pangan di wilayah masing-masing.
Ahmad Dadek mewakili Pj Gubernur Aceh meminta kepada Pj Bupati/Wali Kota untuk memberi perhatian terhadap harga BBM. Begitu juga dengan stunting, dia meminta Pj bupati untuk memberikan perhatian dan menempuh berbagai upaya dalam rangka penurunan angka stunting di wilayah masing-masing. Misalnya, memberikan makanan bergizi dan memberikan pil tambah darah.
Ahmad Dadek juga mengingatkan, Aceh masih dihadapkan pada persoalan tingkat kemiskinan ekstrem. Untuk itu, dia minta agar Pj bupati dapat mencari strategi. Diantaranya, termasuk mengondok program cepat panen.
Lebih lanjut, Ahmad Dadek juga menyampaikan, menjelang pesta demokrasi, tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu juga menjadi tanggung jawab bagi penjabat bupati/wali kota semua.
“Tidak hanya menyampaikan sosialisasi, terkait pendidikan politik dan mengajak pemilih pemula untuk berpartisipasi pada pemilu 2024, menjadi tugas utama bagi kepala daerah,” jelasnya.
Begitu juga dengan realisasi kota. Saat ini realisasi kota di Aceh, sebut Ahmad Dadek belum maksimal.
Isu selanjutnya, terkait mitigasi bencana, Pj Gubernur Aceh yang diwakili Kepala Bappeda meminta kepada BPBA dan jajarannya untuk mengupayakan penanganan bencana secara tepat sasaran. Dalam artian, saat menangani darurat bencana, kiranya pemerintah kabupaten/kota tidak hanya menyuplai makanan maupun minuman, tetapi juga bisa melakukan rehab rekor, seperti memberikan pupuk, benih maupun alat penunjang lainnya agar pertanian dapat terus berjalan.
Begitupun tentang singkronisasi RT/RW perlu dibenahi dengan baik. Dia meminta kepada dinas terkait, seperti PUPR, BPBA dan SKPA lainnya termasuk Pj bupati/wali kota yang berhadir untuk menyampaikan masukan maupun keluhan menyangkut isu-isu yang dipaparkan.
Dalam pantauan waspadaaceh.com, diskusi hangat dengan Pj bupati/wali kota berjalan hampir 4 jam lebih. Salah satu isu yang paling banyak disampaikan tentang bencana banjir yang terjadi di Aceh Utara. (*)
