Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq mengatakan di tahun 2024 adalah tahun pesta demokrasi karena adanya Pemilu dan Pilkada serentak secara nasional.
Bakri menyebutkan, sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banda Aceh harus memperkuat sosial ekonomi masyarakat.
Bakri Siddiq menyampaikan hal itu saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh Tahun 2024, Selasa (24/1/2023), di Aula Lantai IV Gedung Mawardy Nurdin, Balai Kota Banda Aceh.
Bakri menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2024 nanti adalah fokus pada penguatan sosial ekonomi dan budaya serta menyukseskan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan umum kepala daerah secara serentak.
“Arah kebijakan perencanaan tahun 2024 ini menjadi tantangan kita bersama dalam situasional pesta demokrasi serentak, kita harus menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat, tentunya ini perlu dukungan kita semua untuk mewujudkannya,” kata Bakri.
Di samping itu, lanjutnya, arah kebijakan tersebut juga harus mendukung arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana Kerja Pemerintah di tingkat Nasional Tahun 2024.
“Tujuannya, agar adanya keselarasan dan sinkronisasi tentang arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat nasional khususnya tahun 2024,” jelas Bakri.
Dalam kesempatan ini, Pj Wali Kota juga menginformasikan bahwa di tahun anggaran 2023 ini, Pemko melakukan penataan-penataan pada beberapa lokasi kawasan strategis kota seperti penataan Simpang Tujuh Ulee Kareng, penataan pedestrian di jalan TP Nyak Makam, peningkatan Jalan Hasan Saleh, penataan lanjutan bantaran Krueng Aceh Depan Kodam Iskandar Muda, Revitalisasi Kawasan Pasar Aceh dan Mesjid Raya Baiturrahman, peningkatan pemeliharaan jalan-jalan dalam kota yang rusak, penataan jaringan drainase dan pompanisasi pada beberapa kawasan untuk mengurangi area banjir genangan.
“Juga ada pembangunan bendung karet di Lambaro untuk mendukung kapasitasi produksi air minum Perumdam Tirta Daroy. Kemudian pembangunan rumah layak huni di Gampong Deah Raya. Tentunya kebutuhan pendanaan tersebut didukung sebagian besarnya dari dana APBN yang telah kita upayakan di akhir tahun 2022 yang lalu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua,” ungkap Bakri Siddiq.
Laporan dari Bappeda sebagai leading sektor digelarnya forum konsultasi publik, kegiatan ini diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, OPD di lingkungan Pemko Banda Aceh, para keuchik, akademisi, keterwakilan stakeholder seperti pengusaha, perbankan, unsur kesehatan, forum anak, kelompok disabilitas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan dan tokoh media. (*)
