Sigli (Waspada Aceh) – Bupati Pidie, Roni Ahmad, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang dinilai lelet (lambat-red) dalam persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Aceh ke- 34 yang akan digelar di Kota Sigli.
Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dipercaya kembali untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Aceh. Sesuai rencana, kegiatan itu akan dilaksanakan pada Juli 2019.
Roni Ahmad yang akrab disapa Abusyik didampingi Wakil Bupati, Fadlullah TM Daud, ST, Rabu (6/2/2019), ketika memimpin rapat teknis MTQ Aceh di Oproom, kantor bupati, dihadiri unsur Muspida Pidie Plus, mengungkapkan rasa kecewanya.
”Dalam persiapan pelaksaan MTQ Aceh ke 34 di Kabupaten Pidie, yang berjalan hanya satu instansi, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Yang lain semuanya administrasi tidak jalan. Kenapa saya katakan begitu, sebab semua itu sudah terbagi sesuai tupoksinya masing-masing,” katanya.
Menurut dia, untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut, semua dinas telah diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsinya masing-masing.
MTQ Harus Sukses
Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0102 Pidie, Mayor Arm Musani, Spd, MSc, dalam kesempatan itu menyampaikan pelaksanan MTQ tingkat Provinsi Aceh yang dipusatkan di Kota Sigli harus sukses. Karena hal itu juga menyangkaut kredibilitas dan nama baik daerah sehingga jangan sampai menjadi cemooh masyarakat luas.
Menurut dia, untuk menyukseskan terlaksananya MTQ tingkat Provinsi Aceh, infrastruktur itu paling dominan.
Sementara Kabag Ops Polres Pidie, Kompol Juli Effendi, SE, M.Si, dalam kesempatan itu menyampaikan, setiap kegiatan, terlebih event besar seperti MTQ tingkat provinsi, tentu harus diawali dengan perencanaan yang matang.
Khususnya menyangkut sarana dan prasarana serta infrastruktur, menurut dia, harus dapat dipastikan waktu selesainya. “Kemudian baru dapat ditentukan waktu dan jadwal pelaksanaanya,” kata Kompol Juli.
Dalam kesempatan itu, dia menyarankan Pemkab Pidie sering menjadwalkan rapat koordinasi secara rutin dengan Forkopimda. Karena dalam rapat itu, ujarnya, akan dapat dicek, sejauh mana masing-masing instansi sudah bekerja.
“Ini menyangkut nama baik daerah,” katanya. (b10)
