Banda Aceh (Waspada Aceh) – Jelang pesta demokrasi pada 17 April 2019, lebih dari 60 perempuan perwakilan Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Aceh dan beberapa LSM perempuan mendeklarasikan dukungan untuk Pemilu bersih dan berintegritas.
Kasmidar, Wakil Ketua FKPAR Aceh Besar mengatakan, pihaknya tegas menolak praktik politik uang, hoax dan politisasi SARA.
“Dukungan untuk pemilu bersih harus terus disuarakan agar konstituen kritis dalam menentukan pilihan dan dengan kerelaan datang ke TPS. Kami merasa penting memberikan hak suara pada pemimpin yang amanah,” ujar Kasmidar pada kegiatan rapat tahunan FKPAR Aceh, Senin (8/4/2019) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.
Dia secara pribadi juga mengaku sudah mulai mempelajari latar belakang beberapa caleg di wilayahnya, termasuk calon presiden dan wakil presiden.
“Tentu saya lihat dari sisi kualitas diri caleg, bisa dipercaya atau tidak. Juga saya lihat dari peran caleg selama ini. Tentu hak suara saya akan saya berikan kepada caleg yang terbukti amanah,” jelasnya.
Hal yang sama disampaikan pula oleh Nurlela, perempuan asal Desa Blang Karieng, Aceh Utara. Dia membeberkan, sudah mulai banyak sebaran paket atau uang untuk mempengaruhi masyarakat supaya memberikan suaranya kepada caleg tertentu.
“Tapi saya sudah jera, tidak mau seperti itu. Saya sadar kalau suara yang saya berikan bisa berpengaruh ke jangka panjangnya. Jadi lebih baik pilih caleg yang betul-betul mau bekerja dan berpihak ke kita supaya waktu terpilih tetap bekerja untuk rakyat,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Annisa, Ketua FKPAR Pidie mengingatkan, memilih pemimpin yang buruk akan berujung pada pelanggengan praktik-pratik yang dilarang oleh agama.
“Sebagaimana diketahui, fitnah dan jual beli suara merupakan tindakan yang sangat dilarang dalam agama Islam,” tegas Annisa.
Menyediakan Ruang Politik yang Adil
Pelaksanan pemilu bersih juga diyakini dapat menciptakan ruang demokrasi yang adil bagi para caleg yang bertarung, termasuk bagi caleg perempuan yang seringkali dirugikan akibat praktik politik uang dan hoax, serta politisasi SARA. Hal itu disampaikan Direktur Flower Aceh, Riswati.
“Tentu saja pelaksanaan Pemilu diharapkan dapat berlangsung secara bersih, jujur dan adil, sehingga terbuka ruang demokrasi yang setara bagi semua pihak. Termasuk caleg perempuan untuk berkompetisi secara adil mendapat peluang kursi legislatif di Aceh,” kata dia.
Adanya aturan afirmatif tentang kuota 30 persen perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sambungnya, tidak serta merta mempengaruhi keterpilihan perempuan pada Pileg. Sebab ada banyak hambatan lainnya yang dihadapi caleg perempuan ketika berkompetisi dalam Pileg ini.
Hal serupa dikatakan Kasmawati, Caleg DPRK dari PPP. Sebagai salah seorang peserta Pileg, dia sangat berharap masyarakat bisa mendukung pelaksanan pemilu yang kondusif.
“Dalam artian nyaman bagi semua pihak. Terutama pada penyelenggara pemilu, diharap bisa lebih maksimal memastikan proses pemilu dan pileg tidak tercederai dengan tindak pelanggaran,” ujarnya. (Fuadi)
