Kutacane (Waspada Aceh) – Perekrutan calon petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) di Aceh Tenggara diwarnai isu perekrutan ilegal dan pungutan liar (pungli).
Hal itu ramai menjadi perbincangan setelah stori facebook akun Belagar Agara mengunggah tudingan kepada komisioner KIP Agara. Dalam akun tersebut, KIP Agara dituding telah melakukan perekrutan calon PPK dan PPS di setiap kecamatan dan desa secara ilegal.
Dari stori yang diunggah, perekrutan calon petugas PPK dan PPS dikenai biaya pungli berkisar antara Rp3 juta hingga mencapai Rp15 juta perorangnya. Adapun modus operandi pelaku, meloloskan calon petugas PPK maupun PPS nantinya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisioner KIP Agara, Safri Desky, mengatakan, tidak mengetahui siapa dalang di balik semua itu. Namun, dia menegaskan bahwa KIP Agara tidak pernah melakukan pemungutan liar atau pungli tersebut.
“Saat ini juga, banyak yang mengatasnamakan KIP melakukan pungli seperti yang ditudingkan tersebut. Namun kami dari pihak KIP Agara memastikan tidak ada pungutan seperti itu. Apalagi sampai saat ini KPU RI belum mengeluarkan jadwal maupun petunjuk teknis (Juknis) tentang perekrutan badan adhoc,” tegasnya kepada wartawan, Selasa (4/10/2022).
Terkait perihal itu, anggota Komisi A DPRK Agara, Kasri Selian, Kamis (6/10/2022), mengatakan, dia secepatnya akan mengevaluasi kinerja Komisioner KIP Agara.
“Secepatnya akan dilakukan rapat dengan semua unsur Komisi A di DPRK, dan akan melakukan pemanggilan terhadap semua jajaran Komisioner KIP,” katanya.
Dia mengakui, isu perekrutan calon petugas PPK dan PPS, sebenarnya sudah lama diketahui olehnya. Namun sulit untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua perekrutan ilegal itu.
“Untuk itu, perlu kiranya dilakukan pemanggilan terhadap semua jajaran Komisioner KIP. Tujuannya, agar dapat mengklarifikasi isu-isu yang disangkakan dari berbagai kalangan tersebut,” tuturnya. (*)
