Banda Aceh (Waspada Aceh) – Implementasi Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) di Aceh menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah koordinasi lintas sektor hingga stigma sosial terhadap korban.
Hal tersebut terungkap dalam Workshop Penyusunan Laporan Pelaksanaan RAN P3AKS Tahun 2024, yang digelar pada Selasa, (4/2/2025) di Banda Aceh.
Workshop ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia bekerja sama dengan UN Women.
Siti Hanifah, Consultant of Women, Peace and Security Specialist dari UN Women, mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama banyak pihak yang belum memahami dengan baik dampak konflik sosial terhadap perempuan dan anak serta peran mereka dalam meresponsnya.
“Tantangan lainnya adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga, di mana masing-masing sektor sering berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang baik,” kata Siti Hanifah.
Selain itu, kompleksitas regulasi dan kurangnya ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sosial juga turut menghambat pelaksanaan program ini. Di Aceh, kebijakan syariat Islam yang ada kerap menjadi alasan dalam implementasi RAN P3AKS.
Tantangan lain yang dihadapi adalah stigma sosial terhadap korban konflik, khususnya perempuan dan anak. Banyak korban yang belum mendapatkan akses perlindungan yang memadai, sementara diskriminasi terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masih menjadi masalah yang perlu diatasi.
Dati Fatimah, Konsultan UN Women, juga menambahkan bahwa komitmen politik dan anggaran juga menjadi kendala utama. “Kurangnya alokasi dana dan prioritas terhadap isu P3AKS menyebabkan banyak program ini lebih digerakkan oleh masyarakat sipil daripada oleh pemerintah,” ujarnya.
Workshop ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mengatasi tantangan yang ada, di antaranya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pemahaman tentang konflik sosial, dan dorongan untuk memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data gender.
Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan RAN P3AKS di Aceh, dengan memastikan partisipasi yang lebih inklusif dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat sipil. (*)
