Medan — Pihak Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengaku heran dan mempertanyakan pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, terkait rencananya akan merelokasi atau memindahkan kantor Wali Kota Medan ke Asrama Haji Medan kawasan Jalan AH Nasution Medan.
Kantor wali kota saat ini berada di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, berada di pinggir sungai, setelah pindah dari gedung lama di Jalan Balai Kota, tidak jauh dari lokasi kantor sekarang.
Hingga kini, pihak Pemko Medan mengaku heran karena wacana itu tiba-tiba muncul kepermukaan, sementara aset Asrama Haji Medan yang disebut adalah milik Kementerian Agama RI, bukan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Belum pernah bicara soal itu kita juga heran, kenapa muncul wacana seperti itu (permindahan kantor wali kota) ,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/12/2019).
Mantan Kepala BPKAD Medan itu menilai pemindahan kantor wali kota tidak semudah dan segampang membalikkan telapak tangan. “Ke mana rencananya mau dipindahkan, Asrama Haji, ya. Itu kan aset Kementerian Agama, apa mereka mau menyerahkannya? Selain itu, apa sudah ada kajiannya,” ungkapnya.
Rencana pemindahahan kantor, diakuinya sudah pernah dibahas di internal Pemko Medan. Di mana, lahan eks Rumah Sakit Tembakau Deli di Jalan Yos Sudarso yang menjadi targetnya. Namun permohonan penyerahan aset dari Kementerian BUMN sampai hari ini belum pernah direspon.
“Kalau Pemko Medan mau urus pindah, ya di internal Pemko Medan yang bahas. Kecuali mungkin kantor gubernur saat ini di Jalan Diponegoro pindah, di tempat itu menjadi kantor wali kota. Karena itu aset Pemprov Sumut, urusannya akan lebih mudah. Ini aset punya instansi lain, kan tidak mudah, dan segampang itu. Semua butuh kajian,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan akan memindahkan Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis ke Asrama Haji, Jalan AH Nasution, Medan. Sedangkan Gedung Asrama Haji nantinya pindah ke kawasan Bandara Kualanamu, persisnya dekat rencana pembangunan sport center dan Rumah Sakit Haji.
Hal tersebut disampaikan Edy Rahmayadi di sela pemaparan master plan Sport Center oleh konsultan perencana, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (4/12/2019).
“Eh ini bukan karena kebetulan di daerah sana rumah saya, tapi memang karena itu (Asrama Haji) yang bisa dan strategis. Jangan pula kau bilang eh karena dekat rumah gubernur,” ujar Edy.
Edy menyebut sudah selayaknya Wali Kota Medan memiliki kantor yang representatif. Kantor yang ada saat ini, selain sempit juga karena letaknya yang berada di pinggir sungai. “Kalau didorong sedikit saja itu udah ambruk ke sungai,” ujar Edy bercanda.
“Setuju kalian itu (kantor wali kota) pindah?”, tanya Edy kepada peserta pemaparan antara lain para Kepala OPD Pemprov Sumut itu. “Setuju,” jawab peserta serentak.
Lalu kapan Kantor Wali Kota Medan pindah ke Asrama Haji? Edy tidak menyebutkannya. Namun merujuk pada rencana pembangunan Asrama Haji yang dimulai tahun 2020, maka diprediksi pindah empat atau lima tahun setelahnya.
Memang diketahui, saat ini kondisi Kantor Wali Kota Medan sudah terlalu padat. Kendaraan ASN baik sepeda motor dan mobil sudah sulit mencari tempat parkir karena kepadatannya.
Selain itu, dinding pagar kantor juga langsung berada di pinggir sungai. Jika terjadi longsor, maka kantor itu otomatis akan hanyut. Kondisi kantor juga sudah terlalu padat ditambah areal bangunan yang juga terbilang kecil untuk kantor pemerintahan di Kota Medan yang merupakan Kota Metropolitan dan terbesar ketiga di Indonesia.(sulaiman achmad)
