Banda Aceh (Waspada Aceh) – Kadin Aceh dan jajaran pimpinan pemerintah provinsi, melakukan rapat koordinasi teknis, untuk menyamakan persepsi, dan arah kebijakan pembangunan terutama solusi dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini.
Rapat koordinasi teknis, yang diselenggarakan di aula P2K Kantor Gubernur Aceh, Senin (23/9/2019), dihadiri langsung oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Sekda Aceh, serta seluruh jajaran kepala SKPA. Sementara itu, dari Kadin, dihadiri langsung oleh Ketua umum, Makmur Budiman, serta pengurus organisasi pengusaha tersebut.
Dalam amanatnya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan, persoalan utama yang saat ini menjadi agenda penting pihaknya, adalah masalah isu kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, katanya, Kadin harus menjadi mitra dan tandem pemerintah daerah, untuk bergerak dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan tersebut.
Nova memaparkan, keberadaan dana otonomi khusus yang diterima sejak 2008, yang selama ini diberikan kepada Provinsi Aceh, secara efektif telah digunakan untuk menggerakan berbagai sektor dalam upaya pengentasan kemiksinan.
Hal itu terlihat, kata Nova, dari angka statistik. Yakni pada tahun 2008, jumlah kemiskinan di provinsi ini sebesar 26,65 persen dan saat ini, Maret 2019, angknya hanya tinggal 15,32 persen. Itu berarti, dalam kurun waktu 2008-2019 atau 11 tahun, telah terjadi penurun angka kemiskinan yang signifikan, yaitu 11,33 persen.
Tentu pencapaian 11 persen dalam kurun waktu 11 tahun tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa, dan ini terjadi berkat kerjasama semua pihak. Baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan juga sektor private, dan dunia usaha yang telah berinvestasi di daerah ini.
“Kita akui, angka 15,32 persen, angka kemiskinan saat ini, masih relatif tinggi. Untuk itu, selaku pimpinan di Provinsi Aceh, saya telah melakukan berbagai inovasi, dan juga dalam pemanfaatan anggaran daerah, lebih selektif, efektif, serta tepat sasaran. Sehingga pemerintah dapat terus menekan laju angka kemiskinan tersebut,” ujar Nova.
Keberadaan Kadin Aceh saat ini, kata Nova, merupakan mitra penting pemerintah daerah. Sebab, penciptaan dunia usaha, investasi, dan juga tumbuh kembangnya sektor bisnis dan usaha lainnya, merupakan peran dari pengusaha yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Untuk mencapai arah tersebut, Pemerintah Aceh dan Kadin, harus secara bersama mengupayakan peningkatan investasi dalam negeri, kata Nova.
Peningkatan sektor investasi, terutama dari sektor permodalan dalam negeri atau PMDN, sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja di provinsi ini.
Arah selanjutnya, jelas Nova, pihaknya menekankan, pentingnya keberadaan dana desa, guna diarahkan untuk pengembangan ekonomi kreatif dan sektor UMKM. Upaya lainnya, Pemerintah Aceh terus mendorong langkah kerjasama luar negeri terutama kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT GT.
Selain itu, terang Nova, Pemerintah Aceh, saat ini tengah fokus dalam pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Dan pihaknya, kata Nova, merencanakan menjadikan kawasan tersebut sebagai industrial state, dan kota satelit baru di area Banda Aceh dan Aceh Besar.
Untuk menghidupkan kawasan itu, keberadaan pengusaha Aceh merupakan faktor penting. Sebab, lanjut Nova, tugas utama pemerintah adalah fungsi kordinasi, dan regulasi.
“Pemerintah tidak bisa berbisnis, untuk itu, Kadin harus jadi motor penggerak menghidupkan kawasan ini,” tukasnya.
Penguatan industri pariwisata, sebut Nova, saat ini juga menjadi fokus dan perhatian Pemerintah Aceh. Karena itu, arah investasi untuk sektor ini akan terus ditingkatkan.
Begitu juga optimalisasi CSR atau corporate social responsibility. Keberadaan dana tersebut, harus benar-benar dimaksimalkan untuk menggerakan perekonomian masyarakat, khususnya sektor UMKM.
Dalam kesempatan tersebut, Nova kembali menekankan jajarannya, untuk menjadi pelayan yang baik, terutama aspek perizinan, untuk memudahkan tumbuh dan kembangnya dunia usaha di provinsi ini.
Sementara itu, Ketua umum Kadin Aceh, Makmur Budiman, mengatakan, tantangan kedepan dunia industri dan investasi di daerah ini, adalah kesiapan sumber daya manusia, dan keberadaan tenaga terampil. Harus kita akui, katanya, pola pendidikan di Aceh, belum diarahkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.
Untuk itu, Kadin Aceh akan membangun training centre atau pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, serta bersama dengan Dinas Pendidikan, konsep pendidikan vokasi.
Kadin juga menyarankan kepada Dinas Pendidikan Aceh, untuk melakukan upgrade terhadap alat laboratorium dan juga perbengkelan di seluruh SMK di Aceh, dengan mengarahkan pada peserta didik siap kerja.
Pihaknya juga menyarankan, agar kelas SMK internasional juga dibuka di Aceh, sehingga setiap peserta didik, dapat lebih meningkatkan skil dan pengetahuannya.
Dalam waktu dekat, terang Makmur, pihaknya juga akan membuka atase dagang di India dan Thailand. Hal tersebut, untuk memudahkan kerjasama perdagangan yang sudah terjalin selama ini, pungkasnya. (Ria/ks)
