Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh meraih penghargaan tertinggi sebagai provinsi paling transformatif dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Senin (29/05/2023).
Penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Pendidikan Ristek Nadiem Makarim ini diterima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Mawardi, mewakili Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki pada acara Anugerah Merdeka Belajar Tahun 2023 di Gedung Trimurti, Prambanan, Yogyakarta.
Penghargaan ini diraih Pemerintah Aceh, karena dinilai telah berhasil meningkatkan penyerapan lulusan SMK dengan mendorong terbentuknya Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), serta penerapan Teaching Factory dalam pembelajaran di SMK Aceh.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, melalui Plh. Asbaruddin, yang hadir mendampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh mengatakan, Aceh memperoleh penghargaan tertinggi pada kategori transformasi pendidikan vokasi.
“Alhamdulillah kita memperoleh penghargaan ini dari Kemendikbud Ristek RI. Terimakasih kami ucapkan kepada Bapak Pj. Gubernur Aceh atas dukungannya, Kepala Dinas Pendidikan Aceh (Drs. Alhudri, MM), UPTD PTKK, para Kacabdin dan seluruh warga SMK seluruh Aceh,” kata Asbaruddin.
Pria yang juga Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Aceh ini menyatakan, penghargaan ini diperoleh dalam acara yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingatkan pada setiap 2 Mei. Hardiknas sendiri merupakan momentum untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara bagi dunia pendidikan Indonesia.
Adapun falsafah dan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan landasan yang mendasari terobosan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kemdikbud Ristek.
Dalam tiga tahun terakhir ini, kata Asbaruddin, Kemendikbud Ristek telah meluncurkan 24 episode Merdeka Belajar yang berfokus pada transformasi sistem pendidikan Indonesia, khususnya pada aspek pembelajaran, pendanaan dan pengelolaan.
Lebih lanjut, Asbaruddin menuturkan ada 68 SMK Negeri Aceh yang telah berstatus BLUD,walau demikian usaha dinas pendidikan aceh tidak berhenti, masih teraisa 85 SMK Negeri lagi yang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita doakan bersama semoga kita mampu menjadikan seluruh SMKN Aceh berstatus BLUD.
“Pelaksanaan program-program belajar di SMK Aceh diatur pula dalam Pergub Aceh yang mendorong teaching factory (pembelajaran berbasis pabrik) di Unit Produksi SMK dan diberi payung hukum BLUD (badan layanam umum daerah),” kata Asbaruddin. (*)
