Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pemerintah Aceh kembali menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2019. Penghargaan itu diterima Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Marwan Nusuf, mewakili Plt Gubernur Aceh, yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (21/11/2019).
Anugerah itu merupakan penghargaan atas capaian kepatuhan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik selama 7 tahun berturut-turut.
Pada tahun ini, melalui metode pemeringkatan Anugerah KIP yang dilakukan Komisi Informasi Pusat ada 8 pemerintah daerah masuk dalam katagori informatif, 7 masuk katagori menuju informatif, 5 masuk katagori cukup informatif, 4 masuk katagori kurang informatif dan 10 masuk katagori belum informatif.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik bagian dari usaha meningkatkan kepercayaan publik. Untuk itu bagi badan publik yang belum informatif, harus berbenah agar kepercayaan yang sudah tinggi kepada pemerintah tidak menurun.
“Dari tahun 2013, Pemerintah Aceh selalu masuk dalam ring tiga besar. Ini bukti komitmen Pemerintah Aceh yang kuat untuk terus mewujudkan good governance,” tegas Marwan Nusuf usai menerima Anugerah Keterbukaan Informasi, Kamis.
Komisi Informasi Aceh (KIA) menyatakan kegembiraannya atas penghargaan ini, dan mendorong agar ke depan Pemerintah Aceh bisa masuk dalam katagori informatif.
“Aceh sangat berpeluang meraih katagori informatif. Karena itu KIA juga akan serius membantu PPID Utama Aceh untuk mencapai katagori tersebut,” kata Ketua KIA Yusran.
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diterima Kadis Kominsa Aceh didampingi tim komunikasi yang terdiri dari Wiratmadinata sebagai juru bicara, Zalsupran sebagai Kabid PLIP Kominsa Aceh dan penasehat khusus Bidang Komunikasi dan Kehumasan Aryos Nivada serta Risman A.Rachman
Ketujuh Badan Publik Pemerintah Provinsi yang meraih katagori Menuju Informatif adalah Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua. (Ria/i)
