Banda Aceh (Waspada Aceh)- Pemerintah Aceh sedang menunggu hasil fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2023 dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini terkait dengan penyelesaian anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa Gubernur Aceh telah menyurati pihak BPJS Kesehatan terkait dengan komitmen penyelesaian anggaran JKA.
“Secara khusus Gubernur telah menyurati pihak BPJS. Pada senin, 2 Oktober Pemerintah Aceh bersama BPJS juga telah menggelar rapat terkait hal ini, dan kita akan menunggu waktu 15 hari setelah turunnya hasil fasilitasi APBA-P 2023 dari Mendagri,” kata MTA kepada Waspadaaceh.com, Rabu (4/10/2023).
MTA menambahkan wacana akan diputuskan kontrak BPJS per-1 November terhadap kepesertaan JKA merupakan penekanan BPJS sebagai kepastian menjalankan komitmen bersama demi kepentingan publik.
“InsyaAllah semua akan baik-baik saja. Walau pada 2023 ini ketersediaan fiskal kita tidak terpenuhi penuh terhadap penyelesaian BPJS, namun kita pastikan pada 2024 komitmen penyelesaiannya menjadi prioritas pada APBA 2024,” katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pada pembahasan APBA 2024 yang saat ini masih terus berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Pemerintah Aceh bersama Dewan juga membahas perihal anggaran JKA.
“Dimana kekurangan tanggungan BPJS 2023 dan pembiayaan BPJS 2024 akan menjadi salah satu pembahasan prioritas sebagai bentuk kepastian menjalankan komitmen bersama ini,” tuturnya.
Muhammad MTA berharap agar masyarakat Aceh tetap tenang dan tidak perlu khawatir dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
