Banda Aceh (Waspada Aceh) – Sektor pertanian memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Untuk itu pemerintah di Aceh diminta untuk memberi perhatian khusus dan fokus pada pengembangan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan.
Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. Mukhlis Yunus menilai, sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Aceh. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bagi setiap pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan Aceh, mulai dari program sampai kepada pendanaan.
“Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Aceh, dapat menggerakkan roda perekonomian daerah, sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, instrumen pengentasan kemiskinan, banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu serius menangani hal tersebut guna meraih benefit (manfaat/keuntungan) untuk kesejahteraan petani,” tutur Prof Mukhlis kepada Waspadaaceh.com, Kamis (29/9/2022).
Mukhlis pun mengingatkan agar pemerintah memberikan porsi yang lebih luas dalam menggarap sektor pertanian berbasis teknologi modern untuk menghadapi peluang pasar. Hal ini diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri di tengah semakin menyempitnya lahan pertanian.
Dukungan Dinas Pengairan Perlu Diperkuat
Menurut Prof Mukhlis, kendala yang kerap dialami sektor pertanian seperti masalah kekeringan. Dukungan Dinas Pengairan masih diperlukan. Dibutuhkan suplai air yang cukup agar produktivitas pertanian cukup baik, efektif dan meningkat dalam satuan luas lahan.
“Maka sektor pertanian ini perlu ada sinergisitas antar pemangku kepentingan, tidak boleh berpikir secara parsial. Kalau kita dorong petani harus meningkatkan indek pertanaman seyogianya segala dukungan infrastruktur termasuk pengairan harus disediakan. Dukungan Dinas Pengairan perlu diperkuat. Selama ini air menjadi kendala bagi petani karena lahan kekeringan,” jelasnya.
Dia mencontohkan, ketika lahan dikonversi untuk lahan pertanian, misalnya untuk cetak sawah baru, insfrastruktur penunjang seperti sarana pengairan sangat dibutuhkan. Pengairan diperlukan untuk menjamin ketersediaan air bagi sawah baru tersebut. Dengan demikian para petani mampu bercocok tanam tanpa khawatir kesulitan air.
Asuransi Pertanian Syariah
Prof Mukhlis juga mengapresiasi gerakan Pemerintah Aceh dalam menjamin pengelolaan pertanian dengan mengelola tingkat risiko yang bisa terjadi akibat kegagalan panen, melalui Asuransi Pertanian Syariah. Hal ini menjadi landasan dan terobosan agar pelaku usaha tani di Aceh tetap mendapatkan fasilitas perlindungan secara syariah.
“Pertanian dinilai menjadi salah satu jenis usaha yang penuh dengan risiko. Misalnya akibat bencana kekeringan, hama, tanah longsor dan hujan berkepanjangan tentu akan mengganggu produktivitas petani,” tutur Mukhlis.
Ketika usahanya gagal, bukan hanya para petani yang merugi, masyarakat juga bisa terkena imbasnya. Banyaknya lahan pertanian gagal panen memicu kenaikan harga hingga kelangkaan barang. Itulah mengapa, pemerintah perlu turun tangan untuk mengurangi risiko gagal panen ini. Untuk itu pertanian menjadi sektor yang layak mendapat perhatian lebih.
Beberapa kebijakan pertanian agar petani sejahtera perlu dilakukan pemerintah secara terpadu atau terintegrasi. Antara lain kebijakan jadwal tanam, zonasi tanaman, bantuan/subsidi, alsintan, kebijakan jaminan harga dan lain-lain.
“Petani adalah produsen dan juga konsumen, ini merangkap. Ini yang diperlukan subsistem usaha tani, yakni kegiatan yang memanfaatkan sarana produksi yang telah tersedia untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi,” jelasnya. (*)
