Banda Aceh (Waspada Aceh) – Penanganan gizi buruk di Aceh masih menjadi persoalan serius. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Aceh bersama UNICEF bekerjasama untuk mengatasi gizi buruk dan stunting pada anak di Aceh.
“Pemerintah Aceh siap melakukan kerjasama dengan berbagai pihak (terkait stunting/gizi buruk) termasuk UNICEF. Tentunya kami sangat antusias terhadap kerjasama ini,” kata Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada pertemuan dengan perwakilan UNICEF Indonesia, di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh di Rabu (9/10/2019).
Saat ini, kata Nova, persoalan gizi buruk dan stunting di Aceh tergolong cukup tinggi, maka dari itu butuh penanganan intensif untuk menangani persoalan tersebut. Nova menyebutkan, berdasarkan hasil riset Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 angka gizi buruk anak di Aceh masuk dalam kategori cukup tinggi di Indonesia. Persentasenya 26.3 persen sedangkan untuk persentase stunting di Aceh mencapai 37.9 persen.
“Artinya 2 dari 5 anak (di bawah usia 5 tahun) di Aceh mengalami gangguan tumbuh kembang, tentunya ini akan mengancam perkembangan SDM Aceh ke depan,” kata Nova.
Dia menyebutkan, ada banyak faktor yang menyebabkan gizi buruk masih tinggi di Aceh. Seperti masih minimnya pemahaman para orang tua terhadap pentingnya gizi bagi anak. Rendahnya kepedulian pada asupan makanan dan suplemen bagi anak serta pola hidup yang kurang sehat.
Selain itu, kata Nova, konflik yang berkepanjangan juga turut menyumbang kondisi kekurangan gizi dan stunting generasi Aceh saat ini. Selama masa konflik, kata Nova, banyak hal yang terjadi sehingga membuat perkembangan Aceh dan generasinya menurun. Maka dari itulah, butuh kerja ekstra untuk mengembalikan kondisi gizi anak-anak Aceh.
Selama ini, aksi yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh dalam melawan stunting dan gizi buruk adalah dengan menghadirkan program Rumoh Gizi, kampanye peningakatn asupan ikan untuk keluarga dan anak, dan kampanye hidup sehat. Itu adalah bentuk keseriusan Pemerintah Aceh untuk mengurangi angka stunting dan gizi buruk di Aceh.
Nova berharap, melalui kerja sama yang melibatkan salah sagu organisasi anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai sektoral, baik itu PKK serta termasuk organisasi sipil lainnya, dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan gizi buruk sehingga dapat menurunkan atau bahkan kondisi gizi buruk dan stunting di Aceh dapat dihilangkan.
Sementara itu, perwakilan UNICEF Indonesia, Debora Comini, mengatakan sebagai salah atau badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung pengentasan permasalahan malnutrisi dan stunting, sudah sepatutnya UNICEF mendukung program Pemerintah Aceh dalam penyelesaian permasalahan malnutrisi dan stunting.
Dia mengatakan, saat ini UNICEF (United Nations Children’s Fund) atau Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, sudah terintegrasi pada 8 kabupaten/kota terkait program perlindungan anak melalui program kesejahteraan sosial anak intergratif di 3 kab/kota dan program perlindungan sosial untuk anak khsususnya di kota Sabang.
Dia berharap, dengan kerjasama ini dapat memperkuat kerjasama UNICEF dan Pemerintah Aceh dalam perlindungan dan pemenuhan hak hak anak di Aceh kedepan. (Ria/ks)
