Banda Aceh (Waspada Aceh) – Pendanaan dari lembaga donor internasional untuk organisasi masyarakat sipil (OMS) terus menyusut. Kondisi ini mendorong OMS di Aceh mencari sumber pendanaan alternatif agar tetap bisa menjalankan program dan menjaga keberlanjutan organisasi.
Persoalan tersebut dibahas dalam Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil di Indonesia dan Aceh yang berlangsung di Banda Aceh, Kamis (19/10/2026).
Ketua Pengurus Koalisi NGO HAM, Faisal Hadi, mengatakan perubahan kebijakan donor internasional tidak hanya berdampak pada jumlah bantuan, tetapi juga arah dan mekanisme pendanaan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi organisasi masyarakat sipil. Apalagi, kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan dan advokasi masih tinggi, mulai dari perlindungan perempuan dan anak, HAM, lingkungan, hingga kebencanaan.
“Perubahan lanskap pendanaan global bukan sekadar persoalan tertundanya pencairan hibah, tetapi perubahan struktural yang memengaruhi arah, volume, dan mekanisme bantuan pembangunan internasional,” demikian pokok paparan Faisal.
Dia mengingatkan, berkurangnya pendanaan berpotensi membuat organisasi kehilangan tenaga profesional, melemahkan kelembagaan, menghambat kaderisasi, hingga membatasi layanan pendampingan korban dan bantuan hukum.
Dampak tersebut dinilai lebih berat bagi organisasi akar rumput, organisasi perempuan, kelompok GEDSI, lembaga HAM, serta organisasi yang bekerja di daerah dengan keterbatasan sumber daya.
Sementara itu, Deputy Director Program INFID, Bona Tua Parhusip, mengungkapkan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance (ODA) global turun 23,1 persen pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Nilai bantuan tersebut menyusut dari sekitar 212 miliar dolar AS pada 2024 menjadi 174,3 miliar dolar AS pada 2025. OECD bahkan memproyeksikan penurunan lanjutan pada 2026.
Bona menyebut perubahan tersebut dipengaruhi pergeseran prioritas negara-negara donor yang kini semakin mempertimbangkan kepentingan keamanan, perdagangan, dan geopolitik.
Indonesia juga terkena dampaknya setelah penghentian program USAID. Kebijakan tersebut diperkirakan menyebabkan hilangnya sekitar 109 juta dolar AS atau setara Rp1,7 triliun pendanaan di Indonesia, termasuk untuk sejumlah program kesehatan.
Menurut Bona, OMS di Indonesia menghadapi dua persoalan sekaligus. Pendanaan internasional semakin terbatas, sementara akses terhadap sumber pendanaan dalam negeri belum sepenuhnya terbuka.
Dia menyebut ketergantungan organisasi masyarakat sipil terhadap donor internasional masih mencapai 85-95 persen. Akibatnya, organisasi rentan ketika donor mengubah prioritas atau menghentikan bantuan.
Padahal, Indonesia memiliki potensi pendanaan domestik yang cukup besar. Pengumpulan zakat nasional pada 2025 tercatat mencapai Rp44,7 triliun. Platform penggalangan dana digital Kitabisa juga telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun sejak 2013.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat diakses OMS. Salah satu kendalanya adalah regulasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) yang dinilai belum mengikuti perkembangan penggalangan dana digital.
Selain itu, persyaratan administrasi dan terbatasnya akses terhadap dana publik juga menjadi hambatan bagi organisasi masyarakat sipil.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, OMS didorong tidak lagi hanya mengandalkan hibah internasional. Organisasi perlu memperluas sumber pendanaan melalui filantropi, sektor swasta, pemerintah, komunitas, hingga donasi individu.
OMS juga dapat mengembangkan pendapatan mandiri melalui pelatihan, riset, konsultansi, dan usaha sosial.
Faisal menilai penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan publik dan mitra pendanaan. Dia juga mendorong adanya pendanaan inti atau core funding serta hibah multi-tahun agar organisasi memiliki kepastian dalam menjalankan program.
Di sisi lain, Bona mengusulkan pembentukan Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil. Dia memaparkan, dana abadi sebesar Rp10 triliun dengan asumsi imbal hasil riil lima persen berpotensi menghasilkan sekitar Rp500 miliar setiap tahun untuk mendukung operasional OMS.
Dia juga mendorong reformasi regulasi PUB, perluasan akses OMS terhadap mekanisme swakelola tipe III dalam pengadaan pemerintah, serta keterlibatan donor dan lembaga filantropi dalam membangun dana warisan sebelum mengakhiri program pendanaan di Indonesia.
Bona menegaskan pengelolaan dana abadi harus dilakukan secara independen. Dengan begitu, dana tersebut tidak menjadi alat kontrol pemerintah maupun lembaga donor.
Staf Advokasi Flower Aceh, Gabrina Rezeky, mengatakan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Organisasi perlu memperkuat kapasitas dan kemandirian, pemerintah harus menghadirkan regulasi yang mendukung, sementara donor, filantropi, dan sektor swasta perlu membangun kemitraan yang setara dan berjangka panjang.
Bagi Aceh, keberlanjutan OMS dinilai penting karena organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak, mengawal demokrasi, memperkuat komunitas, serta mendampingi masyarakat menghadapi persoalan sosial dan kebencanaan. (*)



