Banda Aceh (Waspada Aceh) – Ketua Organda (Organisasi Angkutan Darat) Aceh, Ramli, mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah tentang penutupan perbatasan Aceh-Sumatera Utara (Sumut), walaupun penutupan tersebut akan merugikan pengusaha angkutan penumpang.
Ramli menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan Waspadaaceh.com, Selasa (20/4/2021), melalui telepon selulernya. Kata dia, penutupan perbatasan memberi kosekuensi berhenti beroperasinya bus antar provinsi dari Aceh.
Atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu, Ramli mengatakan, perusahaan angkutan penumpang merasa dirugikan. Padahal sebelum bulan puasa, pengusaha sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan penumpang agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan mudik.
“Karena tentunya satu tahun sekali seperti ini merupakan kesempatan yang paling besar bagi perusahaan transportasi untuk bisa menutupi kredit dan sebagainya,” tambah Ramli.
Dia mengatakan, walau sikap Organda tetap mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, namun Ramli juga merasa prihatin terhadap nasib pekerja transportasi di Aceh.
“Walaupun ini merugikan perusahaan, tapi untuk menutupi kerugian kami sudah mengusulkan adanya insentif dari pemerintah,” tegas Ramli.
“Jadi tentunya pemerintah harus memperhatikan dampak setiap aturan yang dikeluarkan, karena tentunya ada efek bagi masyarakat. Tetapi untuk menutupi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini harus juga memperhatikan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk insentif, untuk para sopir atau pekerja transportasi yang ada di Aceh,” tegasnya.
Selain itu, walau Organda Aceh mendukung larangan mudik lintas provinsi, tetapi meminta agar angkutan penumpang dalam provinsi tetap diizinkan beroperasi.
Untuk penutupan perbatasan antar provinsi, Ramli mengimbau agar penjagaan tetap harus dilakukan dengan ketat. “Jangan sampai jenis angkutan umum seperti bus dilarang, sementara nanti akan berkeliaran mobil plat hitam,” ucapnya.
“Kalau keadaanya seperti itu, kami tentunya sangat kecewa. Kami dari perusahaan transportasi sudah mati suri, ditimpa tangga lagi. Jadi ini harus dijaga betul-betul oleh pemerintah. Titik-titik itu harus dijaga, karena tidak bisa dipungkiri pasti nantinya akan ada jalan-jalan tikus,” cetusnya.
Dia mengatakan, akibat adanya pandemi COVID-19, sudah sejak tahun lalu berdampak terhadap jalanya usaha transportasi. Dampaknya mulai dirasakan pada Maret 2020. Ketika itu perusahaan sudah mengalami kerugian yang luar biasa. Penurunan pendapatannya mencapi 70 persen dari biasanya.
“Menjelang 2021 kita agak sedikit bisa bernafas, ada peningkatan 30 persen penumpangnya. Tapi setelah itu keluar lagi Peraturan Menteri No 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik 6-17 Mei 2021,” ucapnya. (Kia Rukiah)
