“Penyumbang terbanyak produksi padi untuk Aceh tahun 2022 ini adalah dari Kabupaten Aceh Utara sebanyak 156.627 ton”
— Kabid Distanbun Aceh, Safrizal —
Tanaman padi merupakan komoditas yang paling penting dan strategis karena sebagai bahan makanan pokok bagi hampir seluruh penduduk Indonesia, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Aceh.
Provinsi Aceh juga merupakan salah satu provinsi dengan produksi padi cukup stabil di Indonesia. Luas baku sawah tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota, baik kawasan utama maupun penyangga, kecuali Sabang dan Banda Aceh.
Optimis Tahun 2022 Capai Target
Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh menargetkan produksi padi di tahun 2022 mencapai 1,764,412 ton, dengan upaya terus menggenjot indeks pertanaman petani.
Kepala Distanbun Aceh Cut Huzaimah melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Safrizal, mengatakan, realisasi produksi padi periode Januari-Juni 2022, jumlahnya sudah mencapai angka 902.169 ton. Pihaknya optimis tahun 2022 ini dapat mencapai target.
“Tahun 2022 ini kita optimis produksi padi mencapai target bahkan bisa melebihi dari target. Penyumbang terbanyak produksi padi untuk Aceh tahun 2022 ini, adalah dari Kabupaten Aceh Utara sebanyak 156.627 ton, kedua Pidie sebanyak 128.58 ton dan ketiga Aceh Besar 121.402 ton,” kata Safrizal saat ditemui Waspadaaceh.com, Selasa (6/9/2022) di Banda Aceh.
Selain tiga daerah tersebut di atas, sebagai penyumbang produksi padi terbesar di Aceh, kata Safrizal, masih ada beberapa daerah lainnya, yang sumbangan produksi padi lumayan banyak juga.
Antara lain Kabupaten Bireuen menyumbang 88.461 ton, Aceh Timur 70.645 ton, Aceh Tamiang 39,649 ton, Aceh Barat 46.653 ton, Abdya 37.152 ton, Aceh Selatan 30,061 ton, Aceh Tenggara 33.179 ton, Aceh Jaya 28.449 ton, Nagan Raya 24,761 ton, Gayo Lues 15,553 ton, Aceh Tengah 10,129 ton, Simeulue 11.000 ton. Langsa 3,569 ton, Aceh Singkil 1.123 ton. Sementara Kota Banda Aceh 65 ton, dan Sabang kosong.
“Oleh karena itu, kebutuhan akan pangan pokok beras tentu harus diimbangi oleh ketersediaan beras yang cukup tiap tahunnya serta harga beras yang stabil,”jelasnya.
Syafrizal mengatakan, saat ini harga padi/gabah kering panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) di Aceh tinggi berkisar Rp4.800 – Rp5.300/Kg, karena kualitas hasil panen padi/gabahnya bagus. Kata Syafrizal, saat ini harga gabah petani di Aceh tersebut, masih dalam batas normal, sehingga harga jual beras di pasaran saat ini masih terjangkau oleh masyarakat.
Beras kualitas medium dijual dengan harga sekitar Rp145.000 – Rp150.000/sak dan beras kualitas premium Rp155.000 – Rp180.000/sak.
Perlu Penanganan Pasca Panen
Produksi padi sangat perlu untuk diamankan melalui penanganan pasca panen yang baik dan benar. Tentunya hal tersebut dilakukan agar dapat menekan kehilangan/susut hasil panen dan mempertahankan mutu/kualitas gabah dan beras. Masalah utama yang ditemukan bagi petani yakni pada proses penanganan pasca panen padi.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Distanbun Aceh, Sri Mulyani, mengatakan penanganan pasca panen padi merupakan kegiatan sejak padi dipanen sampai menghasilkan produk yang siap dipasarkan.
Untuk itu pihaknya terus memberikan pembinaan atau bimbingan kepada para petani dalam penanganan pasca panen tersebut.
“Kegiatan penanganan pasca panen padi meliputi beberapa tahap kegiatan, yaitu pemanenan, penumpukan dan pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengangkutan, pengeringan, pengemasan dan penyimpanan serta penggilingan,” jelasnya.
Untuk penanganan pasca panen, sebutnya, sangat perlu dibantu oleh teknologi pasca panen. Hal ini diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas beras sehingga memberi tambahan ekonomi masyarakat Aceh itu sendiri.
Karena selama ini petani Aceh masih menggunakan cara manual dalam proses pengolahan pasca panen padi mereka. Akibanya banyak gabah yang terbuang. Sehingga tidak heran jika ditemukan banyak beras yang menyusut dan kualitas yang dihasilkan kurang bagus.
Selama ini, kata Sri, di Aceh saat telah ada alat mesin pertanian (Alsintan) bantuan berupa mesin pemotong padi (Combine) diberikan langsung oleh Kementerian Pertanian.
Alat tersebut diberikan ke kabupaten/kota melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Alat mesin pertanian ini dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokan dan membersihkan gabah sambil berjalan di sawah.
Dengan alat ini akan mempercepat waktu pemanenan. Pemahaman tentang alat ini sangat penting dalam pengelolaan pertanian modern.
Harga alat ini lebih dari seratus juta. Namun alat ini masih sangat terbatas. Sedangkan alat lainnya seperti power tracer juga sudah diberikan langsung yang dititipkan ke kelompok tani untuk proses pasca panen.
“Sebelumnya karena alatnya terbatas, para petani mengantre sehingga banyak yang menumpuk gabahnya. Ini menyebabkan mutunya turun. Oleh karena itu dengan bantuan alat ini diharapkan kelompok penerima dapat segera memproses padinya,” sebutnya.
Lahan Sawah di Aceh Menyusut
Kepala Bidang Tanaman Pangan Distanbun Aceh, Safrizal, mengatakab, alih fungsi lahan mengakibatkan terjadinya penyusutan lahan pertanian di Aceh, Kondisi demikian mengancam daerah di Provinsi Aceh yang menjadi lumbung padi.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh menyatakan luas lahan sawah di seluruh Aceh yang tersebar di 23 kabupaten/kota, sejak 2017 hingga kini mengalami penyusutan, berkurang sebanyak 80.503 hektare.
Tahun 2017 lahan seluruh Aceh seluas 294.498 hektare, luas baku sawah Aceh yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN pada 2019 seluas 213.996 hektare.
Safrizal menambahkan, dari data luas lahan sawah di Aceh yang dihimpun pihak Distanbun Aceh, terjadi penyusutan. Pihaknya berharap instansi terkait memberikan perhatian khusus agar lahan-lahan sawah yang sudah ada dapat dipertahankan dan dilindungi pemanfaatannya, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga.
“Penurunan ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan oleh kebijakan pembangunan infrastruktur. Baik itu jalan maupun perumahan. Persoalan lahan ini kita harus serius, penyusutan luas lahan pertanian juga berdampak pada produktifitas hasil produksi pertanian dan jumlah konsumsi pangan yang meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk,” jelasnya. (Adv)
