Banda Aceh (Waspada Aceh) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa sinergisitas dan kekompakan syarat multak untuk membangun daerah. Karena itu, seluruh elemen, eksekutif, legislatif, yudikatif dan non pemerintah harus bersatu, tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri.
Penegasan itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai mengambil sumpah Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh sisa masa jabatan 2017-2022 dalam rapat paripurna khusus di Gedung Utama DPRA, Kamis (5/11/2020).
Acara yang dimulai pukul 9:45 WIB dan selesai pukul 11:30 WIB, berlangsung singkat, dan hanya dihadiri undangan terbatas, anggota dan pimpinan DPRA. Panitia pelaksana menerapkan protokol kesehatan pada prosesi pelantikan tersebut. Sedangkan para bupati dan wali kota mengikuti acara pelantikan tersebut melalui live streaming di daerahnya masing-masing.
Prosesi paripurna khusus pelantikan Gubernur Aceh dipimpin langsung Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dihadiri pimpinan DPRA dan seluruh Fraksi DPRA, Wali Nanggroe, Pangdam IM, Kapolda, anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Hadir juga tiga pejabat eselon I Kemendagri yang turut mendampingi Mendagri ke Banda Aceh serta pejabat Forkopimda lainnya.
Usai pengambilan sumpah jabatan terhadap Nova Iriansyah, Mendagri Tito Karnavian meminta kepada Gubernur Aceh dan legeslatif serta pemangku kepentingan di Aceh agar menjalin kekompakan karena membangun Aceh tidak bisa sendiri-sendiri.
“Untuk itulah pada kesempatan baik ini pelantikan gubernur definitif dapat menjadi momentum yang penting agar kebersamaan dapat terwujud. Pembangunan Provinsi Aceh tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun memerlukan kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah serta segenap unsur yang ada di Aceh,” kata Tito Karnavian.
Kekompakan harus terjalin mulai dari pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sampai ke desa-desa. ujarnya. “Termasuk organisasi non pemerintah, tokoh-tokoh adat, ulama serta segenap lapisan masyarakat lainnya,” pesan Mendagri.
Kata Tito Karnavian, semua harus optimis menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak ikutannya. Pemerintah dan semua pihak bahkan harus pandai membaca peluang dengan terobosan yang kreatif dan inovatif di tengah tantangan situasi sulit pandemi COVID-19 untuk memicu percepatan pembangunan dengan segenap sumber daya yang ada.
“Pemerintah pusat tentu juga tidak berdiam diri. Berbagai program pemerintah pusat baik fisik maupun non fisik terus dilaksanakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan mendorong percepatan pembangunan tersebut,” kata Tito Karnavia.
“Bangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar tercipta kehidupan politik dan keamanan yang baik sehingga dapat membuat dan mengeksekusi program-
program yang direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Mendagri.
Mendagri juga menghimbau kepada semua pihak yang ada dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh untuk mendukung gubernur agar dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT.
“Kita percaya dan yakin bahwa acara pelantikan yang terjadi di ruangan ini pada hari ini semata-mata karena kehendak Allah SWT. Selamat bertugas dan kita semua berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam rangka mewujudkan Aceh yang lebih aman, damai, makmur, dan sejahtera sesuai dengan motto:” Aceh Hebat”. Tutup Mendagri Tito Karnavian.
Sementara itu Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin saat memimpin paripurna pelantikan Gubernur Aceh menyampaikan sejumlah poin penting kepada Mendagri, diantaranya tentang implementasi UUPA yang belum berjalan optimal karena masih banyak tumpang tindih dengan UU.
Kemudian Dahlan meminta kepada Mendagri agar Pilkada di Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Dia juga menyampaikan tentang perpanjangan jangka waktu dana Otsus di Aceh serta permohonan Perpres tentang Omnibus Law untuk daerah yang memiliki kekhususan seperti Aceh. Terakhir Ketua DPRA meminta dukungan penuh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan proyek strategis nasional di Aceh. (B19)