Banda Aceh (Waspada Aceh) – Koalisi NGO HAM mendorong 11 Partai Politik (Parpol) di Aceh untuk Konsen terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.
Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, mengatakan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data yang dikumpulkan, angka kekerasan di tahun 2023 mencapai 1098 kasus.
Sementara di tahun 2019, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh berjumlah 1067, tahun 2020 sebanyak 902 kasus, di tahun 2021 sebanyak 924, kemudian di tahun 2022 mencapai 1029 kasus.
Menurutnya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh seperti gunung es. Sehingga ini butuh penanganan yang serius dari pihak pemerintah termasuk dari Parpol yang ada di Aceh.
“Beberapa hari lalu kami sudah melakukan diskusi dengan perwakilan Parpol di Aceh. Ada 11 Parpol yang diundang dan kita minta 11 Parpol ini untuk Konsen terhadap isu kekerasan perempuan dan anak di Aceh,” kata Khairil dalam media briefing di Kantor Koalisi NGO HAM, Banda Aceh, Jumat (10/5/2024).
Adapun 11 Parpol tersebut, yaitu Partai Aceh (PA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Adil Sejarah (PAS) Aceh.
Kehadiran mereka ini kata Khairil menjadi penting, dimana isu kekerasan terhadap anak dan perempuan di Aceh jangan dianggap sebagai isu musiman. Ini adalah isu serius terhadap Aceh, sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari Parpol.
“Mereka yang memiliki anggota dewan yang duduk di parlemen sehingga mereka mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang ada di Aceh,” kata Khairil.
Dengan keterlibatan mereka di parlemen, kata Khairil, diharapkan bisa melahirkan suatu regulasi yang memihak kepada korban kekerasan. Saat ini, perlindungan dan pemberian rumah aman kepada korban masih kurang dengan alasan dinas terkait kekurangan anggaran.
“Sehingga ini butuh dukungan dari para politisi, karena mereka punya kewenangan dalam anggaran. Kalau ada keluhan dari dinas, seperti tidak cukup anggaran minimal dari dukungan Parpol menjadi kekuatan bagi dinas,” tutupnya. (*)
