Meureudu (Waspada Aceh) – Desa Pasi Aron, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya (Pijay), yang berada digaris pantai Selat Malaka, memiliki potensi besar di sektor perikanan dan hasil laut.
Sayangnya potensi itu tidak didukung fasilitas memadai, terutama Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Padahal untuk membangun PPI, Pemkab Pidie Jaya dan Provinsi Aceh dapat menggunakan areal lahan pada jalur Kuala (Muara-red) Ulim-Jangka Buya.
Abdullah alias Butet, 60, Plt Panglima Laot Lhok Pasi Aron, Rabu (26/6/2019), menuturkan, Pasi Aron adalah salah satu sentra perikanan di Kabupaten Pidie Jaya. Warga di sini sangat tergantung pada sektor perikanan. Ketiadaan sarana pendukung seperti PPI membuat nelayan di kawasan itu sulit mengembangkan usaha tangkapan ikan.
Imbasnya, kata Butet, nelayan harus melakukan bongkar muat langsung di tengah laut, sebelum melanjut di tepi pantai atau melakukan bongkar muat di jalanan.
Sejatinya, ungkap Butet, para nelayan yang didukung sejumlah pemerintah gampong (desa-re) telah beberapa kali mengusulkan rencana pembangunan PPI. Baik itu melalui Musrenbang maupun proposal, namun belum kunjung mendapat persetujuan.
Butet bersama warga nelayan mengakui perhatian Pemkab Pidie Jaya terhadap nasib para nelayan di kawasan itu sangat tinggi, namun karena keterbatasan anggaran, sehingga harapan nelayan untuk memiliki PPI belum terealisasikan.
“Kami akui perhatian Pemkab Pidie Jaya sangat besar dan serius terhadap nasib kami. Tapi lagi-lagi kan soal anggaran. Kalau uang daerah mana mampu membangun PPI, ini yang butuh dana sangat besar,” katanya.
Wakil Bupati Pidie Jaya, H Said Mulyadi, mengatakan, perhatian pemerintah khususnya Pemkab Pidie Jaya terhadap nelayan sangat tinggi.
Khusus nelayan di Pasi Aron dan sekitarnya selama ini mengeluhkan tentang belum adanya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Kuala (muara-red) Ulim-Jangka Buya yang dangkal. Menurut H Said Mulyadi, pemerintah sudah beberapa kali melakukan pengerukan, tapi upaya itu tidak berlangsung lama dan tidak maksimal sehingga perlu dilakukan pembangunan secara permanen.
Sedangkan untuk membangun PPI dan pengerukan Kuala secara pernen, jelas Said Mulyadi, tidak mungkin dilakukan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).
Namun kata Said Mulyadi, Pemkab Pidie Jaya telah mengusulkan ke Provinsi Aceh maupun ke Kementerian Kelautan di Jakarta. “ Mudah-mudahan ini dapat terealisasi dalam dua tahun kedepan,” tanadsnya. (b10)
