Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menegaskan bahwa empat pulau yang saat ini dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara adalah milik Aceh secara historis dan administratif.
Ia menyatakan keberatan atas keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Besar ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Ya itu hak kita, kewajiban kita. Empat pulau itu adalah milik Aceh. Kita ingin pulau itu kembali,” tegas Mualem usai rapat khusus bersama Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat malam (13/6/2024).
Pemerintah Aceh, kata Mualem, sedang menyiapkan langkah-langkah advokasi, termasuk pertemuan resmi dengan Kemendagri yang dijadwalkan pada 18 Juni 2024.
Ia menolak tawaran Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk mengelola pulau-pulau tersebut secara bersama.
“Bagaimana mau dikelola bersama, itu milik kita,” ujarnya.
Mualem menyebut bahwa Pemerintah Aceh akan membawa data dan bukti historis dalam pertemuan dengan Kemendagri.
Penyelesaian konflik akan dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, administratif, dan politis.
Pertemuan lintas tokoh dan lembaga yang digelar Jumat malam itu juga dihadiri oleh tokoh agama, rektor, dan anggota legislatif pusat asal Aceh. Mereka sepakat mendorong pengembalian empat pulau tersebut ke Aceh.
Sebagaimana diketahui, sengketa wilayah atas empat pulau antara Aceh dan Sumut telah berlangsung lama. Namun, melalui Keputusan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang terbit pada 25 April 2025, keempat pulau itu secara administratif ditetapkan masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara.
Meski disebut-sebut memiliki potensi migas, Mualem menilai inti dari perjuangan ini adalah soal kedaulatan dan sejarah. “Soal potensi migas itu bisa iya bisa tidak, yang jelas itu hak kita,” tutupnya. (*)
