Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Sebelum mencopot Kepala BPIP Yudian Wahyudi, barisan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe, menyerukan aksi menolak kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Provinsi Aceh.
Ketua Umum HMI Cabang Kota Lhokseumawe M. Atar melalui siaran persnya yang diterima Waspadaaceh.com, Jumat (21/2/2020), mengatakan, sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Aceh, antara lain mengunjungi Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, Sabtu besok (22/2/2020).
“Kami tolak kedatangan Presiden Joko Widodo sebelum dia mencopot Kepala BPIP yang telah mengeluarkan pernyataan yang membuat perpecahan di tengah masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Dikatakannya, ada beberapa faktor penyebab pihak HMI harus menolak kunjungan Joko Widodo ke Aceh. Faktor pertama adalah orang dalam kabinet Presiden RI joko Widodo, yakni Yudian Wahyudi terkait pernyataannya, telah menimbulkan kontoversi.
Faktor lain, lanjutnya, Jokowi juga harus menarik kembali draf Omnibus Law dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan mencabut Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Tidak hanya itu, terkait Kek Arun, yang dinilai hanya sebuah wacana yang sama persis dengan khayalan, karena tidak ada sama sekali tanda-tanda dimulainya Kek Arun seperti yang dijanjikan.
“ Presiden harus mengevaluasi kinerja Dewan KEK Arun, dan mengalihkan pengolalan aset Eks PT Arun dari LMAN kepada Pemerintah Aceh,” tegasnya.
Jokowi sebagai Presiden Indonesia berkewajiban penuh menjalakan Undang Undang Dasar 1945, yang dalam salah satu pembukaannya disebut, visi pemerintahan adalah melindungi serta memberikan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia.
“Namun pada kenyataannya 100 hari kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, belum menunjukkan perubahan signifikan terhadap capaian pemerintah untuk mewujudkan visi yang diamanatkan UUD 1945 itu,” paparnya.
Sampai hari ini, dalam kepimpinan Joko Widodo, pemerintahannya hanya bisa
mengeluarkan kebijakan provokatif dangan mengabaikan culture masyarakat Indonesia pasca reformasi. (b16)
