Banda Aceh (Waspada Aceh) – Organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) di Aceh menghadapi tantangan semakin berat, mulai dari keterbatasan pendanaan, hambatan administratif hingga menyempitnya ruang gerak dalam menjalankan advokasi dan pendampingan masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Semiloka Masa Depan Pendanaan Masyarakat Sipil bertajuk “Memperkuat Ruang Sipil dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil” yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama Flower Aceh di Ayani Hotel, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang menjadi bagian dari kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP) itu membahas kondisi organisasi masyarakat sipil serta kebutuhan dukungan pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada sesi pertama, diskusi menghadirkan Intan Kusumaning Tiyas dari INFID, Ketua Pengawas Balai Syura Khairani Arifin, Direktur Koalisi NGO HAM Khairil Arista, serta Founder YouthID sekaligus pengurus Koalisi Disabilitas Aceh, Bayu Satria.
Dalam paparannya, Intan menyampaikan bahwa kondisi ruang sipil Indonesia masih berada dalam kategori Obstructed atau terhambat berdasarkan CIVICUS Monitor. Indonesia memperoleh skor 42 dengan klasifikasi yang tidak berubah sejak 2018.
Sementara itu, Country Focus Report (CFR) Indonesia 2026 menunjukkan penurunan skor pada lima dari enam prinsip penilaian dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Intan, penguatan ruang sipil membutuhkan ekosistem yang mendukung kerja organisasi masyarakat sipil. Hal itu mencakup kerangka hukum yang kondusif, akses terhadap sumber daya berkelanjutan, keterbukaan negara, budaya publik yang mendukung partisipasi, lingkungan digital yang aman, serta penghormatan terhadap kebebasan sipil.
Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap kemampuan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan advokasi, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan mengakses sumber daya untuk menjaga keberlanjutan organisasi.
Sementara itu, Ketua Pengawas Balai Syura, Khairani Arifin, menyoroti kerentanan yang dihadapi perempuan pembela hak asasi manusia (HAM), terutama mereka yang berada di garis depan mendampingi korban dan memperjuangkan keadilan.
“Di tengah tekanan, kami tetap berdiri di barisan korban. Khususnya perempuan pembela HAM, kita justru menanggung banyak hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.
Ia mengatakan, perempuan pembela HAM menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari ancaman keamanan pribadi, serangan berbasis seksualitas hingga beban ganda antara pekerjaan domestik dan aktivitas advokasi.
Di tengah meningkatnya kebutuhan pendampingan masyarakat, keterbatasan dukungan dan sumber daya semakin menambah beban organisasi. Karena itu, perempuan pembela HAM membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar pengakuan atas kontribusi mereka.
Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, juga menilai organisasi masyarakat sipil di Aceh masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan kerja advokasi. Selain keterbatasan pendanaan, terdapat pula hambatan sosial dan administratif yang membatasi ruang gerak organisasi.
Ia mempertanyakan keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Menurutnya, organisasi masyarakat sipil tidak hanya menjalankan fungsi advokasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pendampingan masyarakat, khususnya kelompok kecil dan rentan yang membutuhkan perlindungan.
Khairil turut menyoroti terbatasnya akses pendanaan bagi organisasi lokal. Akibatnya, sejumlah persoalan di Aceh justru lebih banyak ditangani organisasi dari luar daerah.
“Kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengadvokasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Founder YouthID, Bayu Satria, menekankan pentingnya memberikan kepercayaan dan ruang partisipasi lebih luas kepada kelompok orang muda dan penyandang disabilitas dalam gerakan masyarakat sipil.
Ia menilai, pemahaman generasi muda terhadap sejarah konflik Aceh masih terbatas. Padahal, pengetahuan mengenai sejarah tersebut penting untuk memahami proses perdamaian dan menjaga keberlanjutannya.
Bayu juga menyoroti praktik eksploitasi kerelawanan serta ketimpangan kepemimpinan dalam komunitas. Meski perempuan semakin banyak terlibat dalam diskusi dan aktivitas komunitas, posisi kepemimpinan dinilai masih didominasi laki-laki.
Selain itu, penyandang disabilitas masih kerap luput dari perhatian ketika bencana terjadi dan belum mendapatkan dukungan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas belum sepenuhnya diterapkan dalam penanganan bencana maupun program kemasyarakatan.
Sementara itu, Direktur Flower Aceh, Riswati, menegaskan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil membutuhkan dukungan pendanaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan tanpa mengorbankan independensi serta sikap kritis organisasi.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat solidaritas dan kolaborasi dalam menjaga ruang demokrasi, memperjuangkan HAM, kesetaraan gender, serta melindungi kelompok rentan.
“Menjaga keberlanjutan organisasi masyarakat sipil bukan semata-mata menjaga keberadaan lembaga, tetapi menjaga keberlanjutan perjuangan masyarakat untuk memperoleh keadilan, kesetaraan, dan kehidupan yang bermartabat. Maka, komitmen dan dukungan semua pihak menjadi penting,” tutup Riswati.
Melalui semiloka tersebut, para narasumber mendorong penguatan kolaborasi dan perluasan akses pendanaan berkelanjutan, sekaligus memastikan organisasi masyarakat sipil, perempuan, generasi muda, dan kelompok disabilitas mendapatkan ruang partisipasi yang setara. (*)



