Banda Aceh (Waspada Aceh) – Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin ikut mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada kunjungan kerja ke Gampong Lampulo, Rabu, (27/3/2024).
Di desa pesisir dekat muara Krueng Aceh, tepatnya di situs tsunami Kapal di Atas Rumah, Menko PMK berdialog dengan masyarakat setempat dan turut menyerahkan secara simbolis bantuan beras cadangan pangan pemerintah (CPP), bantuan stunting, dan santunan BPJS Ketenagakerjaan.
Muhadjir Effendy mengatakan kedatangan dirinya bersama sejumlah deputi untuk memantau langsung berbagai bantuan yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, mulai dari PKH, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga bantuan beras CPP, dana pemerintah.
“Untuk bantuan beras CPP masing-masing 10 kilogram bagi keluarga penerima manfaat, akan kita salurkan sampai Juni mendatang,” ujarnya di sela-sela sesi dialog dengan warga Gampong Lampulo.
Secara khusus, ia menyorot angka prevalensi stunting yang masih tergolong tinggi di Aceh, yakni 20 persen. “Mohon perhatian ini bagi Bapak Pj Gubernur Aceh dan semua stakeholder terkait, karena target nasional bisa turun 14 persen dalam tahun ini,” pesan Muhadjir.
“Mulai dari desa, keuchik wajib tahu berapa jumlah ibu hamil, agar bisa mengantisipasi stunting, kita tangani sejak dini. Arahkan bumil untuk melakukan USG minimal enam kali ke puskesmas, gratis. Menangani stunting sejak masa kehamilan penting, karena lebih sulit jika sudah lahir,” katanya.
Sebelumnya di tempat yang sama, Pj Wali Kota Amiruddin menyatakan sangat bersyukur atas kunjungan Menko PMK.
Dia melaporkan bahwa Banda Aceh telah menyalurkan bantuan beras CPP yang dikelola Bulog. “Dengan penyaluran dilakukan Pos Indonesia secara maksimal 100 persen. Penyaluran tahap I 2024 alokasi Januari telah selesai didistribusikan kepada 9,528 Keluarga Penerima Manfaat,” ujarnya.
Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Pemko Banda Aceh telah menyalurkan Rp 2.535.432.885 pada tahap pertama.” Jumlah tersebut diperuntukkan untuk 4.526 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar di sembilan kecamatan di Banda Aceh.”
“Selanjutnya terkait jumlah penduduk yang tergolong dalam angka kemiskinan ekstrem di Banda Aceh pada 2022 sebesar 2,14 persen turun menjadi 0,89 persen dengan dengan jumlah sebanyak 5.980 jiwa menjadi 2.520 jiwa,” ujarnya lagi.
Pemko Banda Aceh bersama segenap elemen masyarakat juga terus berupaya menekan angka stunting. “Berdasarkan aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM) ada 906 balita atau 9,33 persen dan Februari 992 balita atau 9,66 persen,” tuturnya.
Berbagai upaya pun telah dilakukan pihaknya dalam penurunan angka stunting, di antaranya: pemeriksaan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK). (*)
