Banda Aceh (Waspada Aceh) – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membahas percepatan pembangunan Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah menteri terkait lainnya.
Pembahasan tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh yang digelar secara daring, Selasa (19/4/2020).
Rapat tersebut diikuti juga sejumlah menteri, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ikut juga dalam rapat seluruh bupati/wali kota se-Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
Menko Marves Luhut memaparkan, ada enam rencana pengembangan pembangunan utama di Aceh yang perlu mendapat perhatian kementerian terkait. Keenam rencana itu, adalah pengembangan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, konektivitas transportasi laut, konektivitas transportasi udara, pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Singkil.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam paparannya mengatakan, pihaknya akan mengembangkan sarana prasarana transportasi di sejumlah wilayah di Aceh, guna mendukung sentra industri dan ekonomi yang ada di Aceh. Seperti di KEK Arun Lhokseumawe. Untuk mendukung kawasan tersebut Kementerian Perhubungan akan memperpanjang landasan pacu Bandara Malikussaleh untuk memperkuat transportasi udara. Selain itu juga mengembangkan infrastruktur pelabuhan Krueng Geukuh untuk memperkuat konektivitas di laut.
Budi menilai, kemudahan sarana dan prasarana konektivitas sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Aceh. Begitupun dengan KIA Ladong dan wilayah pariwisata di Singkil, pihaknya juga akan mengembangkan sarana infrastruktur pendukung konektivitas di dua kawasan tersebut, baik pelabuhan maupun bandara.
Sementara itu, perwakilan Menteri PUPR memaparkan, untuk mendukung sumber daya air, pihaknya menargetkan pada tahun 2022 nanti Bendungan Keuruto di Aceh Utara dan Bendungan Rukoh di Pidie akan segera diselesaikan. Begitupun dengan jaringan jalan di Aceh, pihaknya akan terus meningkatkan pembangunannya. Salah satu fokus Kementerian PUPR adalah peningkatan pembangunan jalan lintas Geumpang- Pameue dan pembangunan jalan Jantho – Keumala.
Terkait pembangunan jalan Tol di Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan, proses pembebasan lahan ruas Medan – Langsa hampir selesai. Begitupun dengan ruas Banda Aceh- Sigli yang pembangunannya sedang dikerjakan. Menteri berharap gubernur segera menuntaskan pembebasan lahan yang masih tersisa.
Sementara untuk ruas Langsa – Lhokseumawe – Sigli, menteri meminta kepada gubernur untuk segera menetapkan lokasi pembangunan jalan tol di ruas tersebut. Dengan demikian proses pembangunan jalan tol di Aceh dapat segera dituntaskan.
Menko Marves beserta menteri terkait lainnya juga membahas dan memaparkan persoalan lainnya seperti, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan potensi pertanian, peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi yang ada di laut, dan pengembangan infrastruktur di kawasan industri.
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapannya agar peningkatan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Singkil dapat terus dilakukan. Hal tersebut dianggap penting untuk mendukung suksesnya rencana investasi pariwisata UEA di daerah tersebut nantinya.
“Kemudian tadi tidak terdeteksi, kita juga perlu peningkatan pembangunan pelabuhan di Calang dan pelabuhan Kuala Bubon di Aceh Barat, berupa breakwater karena kondisi lautnya belum cukup aman,” kata Nova.
Nova mengatakan, peningkatan pembangunan dua pelabuhan tersebut sangat penting. Sebab kedua pelabuhan tersebut menjadi sarana masyarakat untuk menyeberang ke Kabupaten Simeulue.
Di sektor industri, Nova melaporkan masih banyak perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di Aceh, namun belum memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami dan mengembangkan perkebunannya. Pihaknya akan terus mendorong agar perusahaan yang telah memiliki HGU tersebut dapat segera memanfaatkan lahannya di Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova berharap kepada menteri yang hadir agar dapat terus membantu pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh, yang pada akhirnya dapat menunjang dan membantu aktivitas perekonomian masyarakat. (Ria)
