“Bisa diindikasikan secara logikanya saja, ada banyak potensi korupsi sehingga anggaran yang besar di Aceh tidak bisa mengungkit tingkat kesejahteraan masyarakat”
— Teuku Kemal Pasya —
Sebuah rumah di kawasan Alue Naga, Banda Aceh, kira-kira berukuran 3×6 meter, tampak sudah tua. Rumah ini terbuat dari kayu, dan sudah kusam. Di depan rumah terlihat barang-barang bekas yang menumpuk.
Rumah ini milik Nurbaida, 56, seorang pekerja warung kopi di Alue Naga. Dia mengaku sudah mendapat rumah bantuan tsunami di kawasan Alue Naga, yang kini ditempati anak-anaknya.
Dia membangun rumah kayu itu di atas tanah yang bukan miliknya. Ibu yang memiliki tiga anak ini menjelaskan jarang menerima bantuan meskipun dia tergolong tak mampu dan kerap mengajukan permohonan. Nurbaida tinggal di sana karena dekat dengan tempatnya bekerja.
“Loen tinggai bineh jalan nyoe supaya, jeut mita raseuki inoe (saya tinggal di samping jalan ini, supaya bisa mencari rezeki),” tutur Nurbaida saat ditemui Waspadaaceh.com di rumahnya, Senin (18/2/2021).
Saat ini dia tinggal bersama anak perempuannya, suami dan juga menampung keluarga adiknya. Nurbaida tetap semangat dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Lain Nurbaida, lain pula cerita Samsul Bahri, yang bekerja sebagai pencari barang bekas. Samsul dan keluarganya kini menumpang di rumah Nurbaida. Bapak yang sudah berumur 40 ini terus memperjuangkan keinginan anaknya menjadi anak yang sukses.
Samsul tak mengenal apa pekerjaan yang dilakoni sepanjang masih bisa membiayai sekolah empat orang anaknya. Samsul Bahri yang berasal dari Pidie, Aceh, selama ini mengais rezeki dari puing-puing barang bekas yang dia kumpulkan setiap harinya.
Pedagang Tiram dan Kepiting
Seorang ibu sedang menjajakan barang dagangannya, yaitu tiram, kerang serta kepiting di lapaknya. Lapak tersebut terbuat dari potongan seng bekas sebagai atap, ditopang penyangga batang kayu seadanya ditambah meja beralas baliho bekas.
Dialah ibu Samsarian, 46, pedagang tiram, kerang dan kepiting yang dikemas dalam plastik. Lapak tersebut tepat berada di bantaran sungai Krueng Cut, Aceh Besar. Dari hasil berdagang tiram itulah dia memenuhi kebutuhan keluarganya.
Samsarian sangat giat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia aktif berjualan. Katanya, selama pandemi COVID-19, dia memang banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama pemerintah.
“Bantuan tentu saja ada. Kalau ada jangan bilang ngga ada, jangan salahkan pemerintah. Selama corona ini mereka datang ketempat kami, banyak kami mendapat bantuan dan bantuan itu malah lebih,” tutur Samsarian yang tampak cekatan ini.
Bagi Samsarian, dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik sehingga mampu menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi. Baginya, bila anak-anaknya bisa berpendidikan lebih tinggi, maka kehidupannya bisa menjadi lebih baik dari dirinya.
Cerita di atas adalah potret sebagian permasalahan kemiskinan di Provinsi Aceh. Meski kondisi yang lebih sulit mungkin saja akan ditemui di provinsi lain, termasuk provinsi tetangga Sumatera Utara. Tapi entah mengapa, Aceh kemudian masuk dalam kategori provinsi termiskin di Sumatera.
Aceh Termiskin
Beberapa waktu yang lalu sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan. Aceh menjadi provinsi tingkat kemiskinan yang tinggi di Sumatera. Lantas, apa yang membuat Aceh menjadi daerah termiskin di Sumatera?
BPS merilis data kemiskinan Aceh berada di posisi tertinggi di Sumatera dengan persentase 15,43%. Penduduk miskin di Aceh mengalami penambahan sebanyak 19 ribu pada September 2020.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Ihsanurrijal, kepada jurnalis Waspadaaceh.com secara virtual Jumat (19/2/2021), menjelaskan bahwa sumber data potret kemiskinan Aceh tersebut bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang dilakukan pada bulan Maret dan September 2020.
“Yang mengarah sampai pada yang dihasilkan kemiskinan ini, mengacu kepada pertanyaan pengeluaran dari rumah tangga, baik makanan dan bukan makanan,” tuturnya.
Untuk mengukur tingkat kemiskinan, kata Ihsanurrijal, menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan.
Dari hasil survei tersebut terlihat untuk bulan September 2020 bahwa komoditi makanan mendominasi atau berpengaruh pada garis kemiskinan di Aceh.
Kepala BPS menjelaskan bahwa sebenarnya dari waktu ke waktu di Provinsi Aceh faktor makanan ini sangat dominan. Untuk makanan harus memenuhi atas 2.100 kalori.
“Porsi makanan 75,98% menyumbang kemiskinan, sisanya 24% dari non makanan,” ungkap Kepala BPS Aceh.
Dalam mengurangi angka kemiskinan, kata Kepala BPS Aceh, setidaknya ada dua yang harus dilakukan pemerintah. Yaitu, kata dia, mengurangi beban kehidupan masyarakatnya, dengan bantuan seperti bantuan kesehatan, pendidikan, PKH dll.
Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka tidak terpuruk dari kemiskinan tersebut. Caranya, kata Kepala BPS Aceh, dengan mendorong sektor usaha produktif seperti melalui kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya Aceh yang lebih produktif, seperti meningkatkan sektor UMKM.
Dia menambahkan, komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, yaitu beras, rokok, dan ikan tongkol/tuna cakalang. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik.
Kepala BPS Aceh berharap Pemerintah Aceh yang menyiapkan Rp9,3 triliun dalam mengatasi kemiskinan di Aceh bisa merealisasikannya dengan baik.
SKPA Perlu Dievaluasi
Teuku Kemal Fasya, dosen FISIP Universitas Malikulsaleh, Lhokseumawe mengatakan, kemiskinan Aceh terjadi karena tata pengelolaan pemerintahan yang buruk (bad governance). Bad governance ini, katanya, juga berhubungan dengan dirt government atau pemerintahan yang tidak bersih.
“Bisa diindikasikan secara logikanya saja, ada banyak potensi korupsi sehingga anggaran yang besar di Aceh tidak bisa mengungkit tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini sangat memprihatinkan,” tuturnya.
Menurut Teuku Kemal Fasya, SKPA semestinya bisa memberikan harapan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan juga pengelolaan potensi sumber daya alam. Selama ini justru performa dari SKPA tidak cukup baik.
“Performa dari SKPA yang dipilih oleh gubernur itu tidak cukup baik,” ungkap Teuku Kemal.
Teuku Kemal mengatakan bahwa optimalisasi dari sumber daya alam Aceh masih rendah dan tidak fokus. Orientasi pembangunan ekonomi harus pula komprehensif.
“Aceh termiskin karena gagal memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Harusnya dengan potensi alam ini Aceh lebih produktif,” jelasnya Teuku Kemal saat dihubungi Waspadaaceh.com melalui seluler
Teuku Kemal menambahkan bahwa gubernur perlu melihat performa dari masing-masing SKPA, terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perlu diperhatikan yaitu soal kebijakan dan postur pemerintahannya itu sendiri.
Teuku Kemal pun menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan menjadi alasan faktor kemiskinan di Aceh. Bahkan, kata Kemal, persoalan pandemi COVID-19 Aceh lebih baik dari daerah lain.
Sementara itu anggoota DPPR Aceh Fraksi PKS, Bardan Sahidi, mengatakan bahwa Aceh selama ini meski didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta dana Otonomi Khusus (Otsus), dana bagi hasil migas dan dana tambahan bagi hasil (TDBH) migas, angka kemiskinan di provinsi ini tak kunjung turun.
“Tentunya ada yang salah dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan Aceh,” jelas Bardan Sahidi secara tertulis kepada Waspadaaceh.com pada Jumat (19/2/2021).
Menurutnya perencanaan, pembangunan Aceh, hilang focus dan lokus. Tidak memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Bardan Sahidi menyarankan solusi dari persoalan tersebut, langkah kongkrit pemerintah harus evaluasi RPJM dan RAPBA 2022 dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan keluarga (income per kapita), ekonomi produktif UMKM dan Koperasi.
Pemerintah Aceh Siapkan Dana Rp9,3 Triliun
Pemerintah Aceh sendiri meminta semua pihak menyadari bahwa kondisi pandemi COVID 19 yang berdampak pada perekonomian, termasuk Aceh, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh T. Ahmad Dadek.
Dia mengatakan kenaikan angka kemiskinan di Aceh harus dilihat dari kondisi secara nasional dan dalam perspektif pandemi COVID-19.
“Para pengkritik harus sadar kita berada di masa pandemi COVID-19 di mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berbagai kendala yang ditimbulkan. Mulai tidak lancarnya mobilitas ekonomi, sampai dengan dibatasinya aktivitas masyarakat,” ujar T. Ahmad Dadek.
T. Ahmad Dadek menjelaskan, tahun 2021 Pemerintah Aceh memiliki total anggaran sebesar Rp9.384 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kemajuan di berbagai sektor dan diharapkan akan berdampak pada penguatan ekonomi.
“Total anggaran ini belum masuk dana TP dan Tekon 2021, Dana Desa dan APBD kab/kota,” ujar Ahmad Dadek.
Kepala Bappeda Aceh ini juga berharap agar dana desa (DD) juga difokuskan untuk pemberdayaan ekonomi terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 tahun 2021, sambil menunggu proses vaksinasi hingga pandemi ini berakhir.
Ahmad Dadek juga menyatakan, Pemerintah Aceh akan merangsang sektor swasta dan UMKM agar dapat bangkit di tahun 2021 ini. Dengan demikian bila sektor-sektor tersebut berkembang, hal itu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu artinya akan menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran di Provinsi Aceh. (Cut Nauval Dafistri)
