Singkil (Waspada Aceh) – Masyarakat dari 18 desa yang tergabung dalam gerakan aliansi Masyarakat Sengsara Hidup (MSH) dan LSM Perlahan menggelar aksi demontrasi ke kantor DPRK dan Kantor Bupati Aceh Singkil, Selasa (6/8/2019).
Dalam aksinya itu masyarakat yang sebagian kaum ibu, turut menyerahkan keranda kepada Bupati Aceh Singkil, yang diterima Staf Ahli Sekdakab. Keranda kemudian diletakkan di ruang penjagaan Kantor Bupati Aceh Singkil, usai pendemo ke kantor DPRK Aceh Singkil untuk meminta dukungan.
Koordinator Aksi, Syafar Siregar dan Sadam Husen di halaman Kantor DPRK dan Kantor Bupati dalam orasinya mengatakan, aksi mereka dilakukan untuk menagih janji bupati yang akan menyelesaikan persoalan tapal batas lahan seluas 673,7 hektare, serta pelepasan 200 meter kiri dan kanan ruas Jalan Gor Sebatang.
Di samping itu, dalam pertemuan yang dilaksanakan bersama Muspida dan Muspika di Oproom Kantor Bupati, 8 Januari 2019, bupati juga berjanji akan menentukan tapal batas HGU PT Nfd.
“Sebelumnya telah disepakati bersama bupati berjanji akan melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat 18 desa, namun sampai sekarang ini belum terealisasi,” ucapnya.
Di kantor DPRK, permintaan dukungan untuk penyelesaian persoalan lahan tersebut mendapat sambutan dari Pimpinan DPRK Aceh Singkil, Juliadi Bancin serta Yulihardin dan Pardosi. Mereka menerima langsung kedatangan masyarakat sebelum menuju kantor bupati.
Juliadi berjanji akan mengirim surat dan memanggil Bupati Aceh Singkil untuk membahas persoalan tersebut. Para anggota dewan ini juga menyatakan memberi dukungan terhadap aksi tersebut. (Cah).
