Banda Aceh (Waspadaaceh) – Masyarakat adat di Aceh—di bawah masing-masing struktur adat, sangat mendukung kegiatan investasi di berbagai bidang yang bertujuan untuk pembangunan.
Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, saat menjadi pembicara pada forum Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (Agasid) 2023, yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Selasa (10/10/2023)
Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun MPA, menyebutkan,
pada forum tersebut Wali Nanggroe menyampaikan, bagi orang Aceh, berbicara tentang upaya pembangunan, sangat tidak terlepas berbagai perangkat-perangkat adat istiadat, yang telah tersusun dengan sistematis, dan masih terus bertahan selama ratusan tahun lamanya.
Kemudian di era sekarang ini, perangkat-perangkat adat yang dahulunya merupakan bagian dari struktur Kerajaan Aceh, juga telah diakui sebagai hukum positif melalui Qanun Aceh dan Reusam Wali Nanggroe.
Dalam prakteknya, segala kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kawasan, misalnya hutan, perkebunan, sawah, laut, tidak terlepas dari aturan-aturan adat di bawah struktur adat masing-masing.
“Di kawasan hutan kita mengenal adanya Panglima Uteun. di persawahan ada Kejruen Blang, dan untuk bahagian laut dikoordinir oleh Lembaga Panglima laot,” kata Wali Nanggroe.
Keberadaan struktur-struktur dengan menjunjung tinggi nilai-nilai adat telah ikut membawa peradaban Aceh di masa dahulu menuju puncak kegemilangan dalam berbagai bidang.
“karena kesadaran akan hal itu, oleh karenanya, hingga saat ini Bangsa Aceh tetap mempertahankan keberadaan Lembaga Pemerintahan Adat, dengan memegang teguh nilai-nilai adat di masing-masing komunal,” tambah Wali Nanggroe.
Ia juga menyebutkan, selama ini dirinya telah melakukan berbagai upaya-upaya untuk membuka komunikasi dengan para investor, baik di tingkat nasional, di kawasan Asia, hingga ke Eropa. Seluruh kegiatan-kegiatan itu selalu mendapat dukungan dari para pimpinan lembaga adat yang ada di Aceh.
“Mereka sepakat dengan apapun kegiatan investasi, asalkan tetap menjunjung tinggi adat istiadat di Aceh, dan ramah terhadap lingkungan.”
Wali Nanggroe juga mengingatkan, jika dilakukan dengan benar, investasi tentunya akan memberi dampak positif. Namun juga perlu upaya antisipasi agar tidak timbul dampak negatif terutama yang terkait investasi di bidang Sumber Daya Alam (SDA).
“Kedua kemungkinan itu harus menjadi bahan kajian kita semua, baik oleh pemegang kebijakan dan pelaksanan kegiatan investasi. Dan seluruh kegiatan investasi haruslah melalui konsultasi dan partipasi aktif dengan masyarakat adat,” kata Wali Nanggroe mengingatkan. (*)
