Lhokseumawe (Waspada Aceh) – Para mahasiswa mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi berdelegasi ke Gedung DPRK Lhokseumawe untuk meminta program BPJS dibubarkan, Senin (9/12/2019).
Belasan mahasiswa mendatangi Kantor DPRK Lhokseumawe sekira pukul 10.30 WIB dengan bersemangat. Mereka membawa spanduk dan melakukan orasi berisi tentang permintaan agar Presiden RI, Joko Widodo, membubarkan program BPJS yang dianggap gagal dan tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dan Pancasila.
Koordinator Lapangan (Korlap), Maulidi Alfata, mengatakan, adanya rencana menaikan anggaran untuk BPJS, merupakan rencana yang tidak masuk akal. Jika kualitas hidup dan kesehatan meningkat, ujarnya, maka jumlah orang yang sakit berkurang. Hal itu otomatis menghemat APBN serta negara mendapat profit serta anggaran dapat dialihakan untuk program pembangunan lainnya.
Apalagi persentase 63 persen rumah sakit adalah milik swasta dan masyarakat melihat pelayanannya sebagai dagangan semata. Selain itu, hampir 95 persen bahan baku obat-obatan diimpor.
Menurut Maulidi, ada 26 perusahaan farmasi asing atau produsen obat-obatan yang menjadi kartel dan menguasai pasar obat generik dan paten. Sehingga harga obat menjadi sangat mahal.
“Kita minta Presiden RI Jokowi membubarkan program BPJS. Para wakil rakyat juga harus setuju untuk membubarkan BPJS,” tegasnya.
Jika BPJS dibubarkan maka bisa kembali pada program Jamkesmas atau Jamkesda. Karena program tersebut dianggap efektif tanpa bertele-tele dengan panjangnya proses birokrasi. Bahkan dengan program pengganti ini masyarakat cukup menggunakan KK atau KTP saja untuk berobat gratis.
Terkait aksi damai itu, Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, Irwan Yusuf dan sejumlah anggota dewan lainnya, turut menyaksikan dan mendengar orasi yang disampaikan mahasiswa.
Kapolsek Banda Sakti Iptu Irwansyah bersama anggotanya dan beberapa petugas Satpol-PP melakukan pengamanan hingga kegiatan mahasiswa berlangsung aman dan lancar. (b16)
