Banda Aceh (Waspada Aceh) – Lembaga Pemerintah Migas Aceh menilai langkah Pertamina membatasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Aceh dianggap menghambat pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Lembaga Pemerhati Migas Aceh, Bukhari, mengatakan selain menghambat perekonomian, pembatasan BBM solar juga mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat Aceh.
“Pembatasan distribusi BBM solar di Aceh memicu dampak negatif terhadap sektor transportasi, pertanian, dan industri,” ujar Bukhari, Rabu (27/12/2023).
Kata dia, kebijakan tentang pembatasan pasokan BBM tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertamina sebagai BUMN, seharusnya memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kebijakan pemerintah.
“Seharusnya Pertamina mendukung pemerintah dengan mensuplai BBM secara normal, sehingga masyarakat tidak direpotkan dengan antrean panjang,” ucap Bukhari.
Karena itu, kata Bukhari, masyarakat Aceh berharap Pertamina dapat meningkatkan pasokan BBM solar, memperkuat transparansi, dan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi sebelum mengambil kebijakan.
Dia meminta pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan ini serta memperkuat koordinasi dengan BUMN. Ia juga meminta seluruh Anggota DPR RI asal Aceh mengadvokasi kepentingan masyarakat, terlibat dalam pembahasan kebijakan energi, dan memonitor kinerja BUMN.
“Saat ini terkesan Pertamina membuat kebijakan sesuka hatinya tanpa ada kontrol dari masyarakat dan wakil rakyat yang ada di parlemen, sehingga antrian BBM menjadi gejala memalukan setiap hari,” tutupnya. (*)
