Sigli (Waspada Aceh) – Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Kabupaten Pidie menegaskan tetap mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) 02, Prabowo-Sadiaga Uno, sesuai intruksi Ketua Dewan Pimpinan Aceh – Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf atau Mualem.
Dia meminta kepada pendukung Capres 01, Jokowi –Makruf Amin di daerah itu, yang telah terlanjur memasang logo dan simbol Partai Aceh (PA) pada Alat Peraga Kampanye (APK) Capresnya, agar segera ditertibkan.
Ketua KPA Wilayah Pidie, Bhktiar alias Madon, kepada Waspadaaceh.com, Sabtu (23/2/2019) menegaskan, Komite Peralihan Aceh (KPA) dan PA Wilayah Pidie telah berkomitmen memberi dukungan penuh terhadap Capres 02, Prabowo-Sandi. Hal ini tegas dia sesuai arahan Ketua Dewan Pimpinan Aceh, Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf atau Mualem.
“Kami tetap komitmen simbol kami tidak dipasang pada baliho Capres yang lain, selain pada Capres 02, Prabowo-Sandi. Mualem sudah memberi dukungan pada Capres Prabowo, jadi tidak mungkin satu partai beri dua dukungan,” ujar Bahktiar alias Madon.
Bahktiar mengungkapkan adanya pemasangan simbol dan logo Partai Aceh (PA) pada pasangan Capres selain Prabowo –Sandiaga Uno, telah membingungkan masyarakat di daerah itu. Menurutnya, hal itu perlu segera diakhiri agar tidak berlanjut.
“Karena tidak mungkin satu partai memberi dukungan terhadap kedua pasangan Capres. Maka kami hari ini berharap simbol-simbol ini dipasang pada satu pasangan Capres saja, yaitu pasangan Capres Prabowo-Sandi sesuai arahan Mualem,” ujar Bahktiar alias Mado.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Kabupaten Pidie, Hanafiah, mengatakan, logo yang mirip dengan simbol Partai Aceh, yang terdapat pada beberapa baliho Capres 01, Jokowi-Makruf Amin, adalah simbol dan logo Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Siapa saja mantan GAM yang mendukung Jokowi boleh-boleh saja membubuhkannya,” kata Hanafiah yang mengaku juga pernah bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Sebaliknya, sebut Hanafiah, satu partai politik mendukung dua kandidat Capres, tidak dibenarkan dalam aturan. Namun dia menduga yang terjadi dalam tubuh Partai Aceh itu mungkin di luar kebijakan partai.
“Mungkin mereka itu adalah ormas. Tapi dalam satu partai mendukung dua kandidat itu tidak bisa dan salah,” katanya. (b10)
