Tapaktuan (Waspada Aceh) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan dan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, menandatangani MoU bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
Penandatanganan MoU Ketua KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Heru Anggoro, berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Aceh Selatan di Tapaktuan, Rabu (16/3/2022).
Ketua KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi, mengatakan, penandatangan kerjasama ini sebagai bentuk tindakan preventif untuk meminimalisir terjadinya potensi gugatan dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pilkada.
“Seperti adanya gugatan melalui PTUN dan bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang diajukan baik dari parpol peserta Pemilu maupun dari calon anggota DPRA, DPRK serta pasangan calon kepala daerah,” katanya.
Dengan kerjasama ini, KIP Aceh Selatan dalam menjalankan tugas dapat meminta pendampingan hukum, pendapat hukum (legal opinion) serta legal assisten dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Heru Anggoro, menjelaskan, perhelatan akbar pesta demokrasi yakni Pemilu serentak tahun 2024 pasti ada yang menang dan kalah.
“Undang-undang memberikan ruang bagi mereka yang tidak puas atas hasil pemilihan tersebut dengan mengajukan gugatan ke PTUN maupun ke Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan sebagai jaksa pengacara negara, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama KIP Aceh Selatan.
Heru berharap melalui MoU dapat terciptanya sinergitas antara Kejaksaa dengan KIP Kabupaten Aceh Selatan kedepannya.
“Sehingga kami dapat berperan aktif mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak tahun 20224 di Kabupaten Aceh Selatan yang damai dan berkualitas,” harapnya.(Faisal)
