“Aceh memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Meskipun kondisinya mangkrak beberapa tahun yang lalu, kita terus berupaya dalam pengembangan KIA Ladong ini, dalam meningkatkan nilai tambah komoditas dan produk Aceh”
—Kepala Disperindag Aceh, Mohd Tanwier —
Pemerintah Aceh kembali menggalakkan pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) untuk memperkuat ekonomi Aceh. Kawasan industri merupakan salah satu tempat yang sangat prospektif untuk jangka panjang, terlebih pembangunan infrastruktur yang merata menjadi kunci terpenting.
Untuk menunjang kebutuhan para pemodal atau investor, tentunya kawasan ini menjadi tempat penting supaya kebutuhan produksi dan distribusi domestik terpenuhi dengan baik.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Mohd Tanwier mengatakan, saat ini pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. KIA Ladong akan menjadi magnet dalam pengembangan industri di Aceh.
Sebelum peresmian KIA dimulai, Pemerintah Aceh melewati perjalanan panjang dalam mewujudkan kawasan industri Aceh. Pasalnya kawasan ini prosesnya sudah dimulai sejak 13 tahun lalu. Kini pemerintah menggalakkan kembali kawasan industri tersebut.
Dengan lokasi yang strategis, dekat dengan Kota Banda Aceh tepatnya berada di Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, lokasi ini juga merupakan jalur perdagangan internasional. Lokasinya berhadapan langsung dengan bibir pantai selat Malaka, hanya berjarak beberapa kilometer dengan Pelabuhan Malahayati.
“Jadi, Aceh tidak harus bergantung terus dengan daerah lain. Saya sangat optimistis KIA Ladong akan menggeliat dan menjadi pintu dalam mensejahterakan masyarakat Aceh,” kata Mohd Taniwer saat ditemui Waspadaaceh.com, beberapa waktu lalu.
Di samping itu, Aceh selain memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, Aceh juga memiliki sumber daya manusia yang mendukung untuk ketersediaan tenaga kerja di kawasan, dalam upaya meningkatnya tren permintaan produk halal, dan sesuai dengan good will pemerintah pusat.
Siapkan Infrastruktur Dasar Kawasan Industri Aceh
Mohd Tanwier menyampaikan bahwa Kawasan Industri Aceh (KIA) memiliki prospek yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha. Kekhasan dan keaneragaman produk di Aceh, serta bahan baku yang melimpah terutama Crude Palm Oil (CPO) dan hasil perikanan.
Saat ini kawasan tersebut telah menyediakan sekutar 66 Ha lahan untuk pembangunan berbagai industri. Selain itu, di dalam kawasan juga telah tersedia beberapa infrastruktur dasar seperti jalan, kantor pengelola, maupun jaringan energi dan jaringan air yang terkoneksi dengan PLN dan PDAM.
“KIA Ladong sudah pada tahap operasional, hal ini ditandai dengan terbitnya izin usaha kawasan industri. Nah lahan yang kita punya udah kita bebaskan 71.38 hektare dan sudah ada Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ada 65.6 hektare,” tuturnya.
Dia juga menambahkan, pembangunan kawasan industri juga diperlukan sarana dan prasaran yang memadai, salah satunya dengan penyediaan sumber air baku yaitu Pembangunan Embung Krueng Raya.
Masuknya PT Alpine Green ke KIA Ladong
PT PEMA adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Aceh yang dipercaya mengelola KIA Ladong di Aceh Besar, sejak 12 Maret 2020.
Mohd Tanwier mengatakan beberapa bulan yang lalu adanya minat dari investor melalui PT Alpine Green dalam membangun pabrik pengolahan cangkang sawit dengan produk yang berorientasi ekspor.
Menurutnya, masuknya PT Alpine Green sebagai tenant (penyewa) pertama di KIA Ladong, dapat mendorong calon-calon tenant lainnya masuk ke KIA Ladong.
Hal ini kata Mohd Tanwier telah ada penandatanganan naskah kerjasama baik dari pihak PT PEMA dengan PT Alpine Green pada Jumat (12/11/2021). Oleh karena itu, dia meminta pihak PT Alpine Green harus serius dalam pembangunan dan pengembangan pabrik pengelolaan cangkang sawit di Aceh.
“Kita berharap, mereka dapat mengembangkan produk-produk lainnya untuk meningkatkan perindustrian di Aceh,” jelasnya.
Beberapa kemudahan yang ditawarkan bagi para investor, kata Mohd Tanwier, seperti masa tenggang penyewaan lahan. Para investor baru membayar sewa ketika sudah mulai beroperasi dan berproduksi. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga menawarkan kemudahan perizinan dan pemberian insentif.
Pemerintah Aceh juga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu pengembangan KIA tersebut, seperti mengantisipasi agar tidak terjadi pungutan liar yang dilakukan oknum dari pihak manapun di Aceh, ujar Mohd Tanwier. (adv)
