Jumat, Mei 3, 2024
Google search engine
BerandaOlahragaKetua KONI: PON XXI Aceh-Sumut Tetap Terlaksana 2024

Ketua KONI: PON XXI Aceh-Sumut Tetap Terlaksana 2024

Jakarta (Waspada Aceh) – Ketua KONI Pusat Marciano Norman menegaskan jangan ada keragugan tentang pelaksanaan PON XXI. PON di Aceh dan Sumut tersebut tetap dilaksanakan pada 2024.

“Jangan ada keraguan tentang penyelenggaraan PON XXI. Tetap akan dilaksanakan pada 2024,” tegas Letjen TNI Purn Marciano Norman pada rapat dengan para Ketua KONI Provinsi di Kantor KONI Pusat Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/23).

Marciano Norman merasa perlu menegaskan hal itu menanggapi berita yang berkembang di kalangan KONI Provinsi berkaitan dengan rencana pelaksanaan PON 2024.  Terutama menghadapi dinamika menghadapi pemilu dan pilkada yang memerlukan banyak anggaran. Padahal pada 2024 ada hajat besar yakni PON XXI di Aceh dan Sumut.

Terkait dengan itu, ada kepala daerah yang tidak yakin bahwa PON akan berlangsung sesuai proyeksi.

“Saya tidak tergoyahkan dengan adanya pilkada dimajukan. PON 2024 akan dibuka di Aceh pada 8 September 2024 dan ditutup di Sumut, 20 September 2024. Tetap akan berjalan sesuai rencana,” kata Marciano.

Marciano meminta KONI Provinsi tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang di media sosial. Tetap fokus pada program yang telah dicanangkan. Kecuali Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikannya demi kepentingan bersama.

“Kita harus menjalankan apa yang dikatakan Presiden. Jika ada perubahan, hanya Presiden yang bisa menyampaikan. Sejauh ini kita harus tetap on the track menatap Aceh dan Sumut,” ujarnya.

Salah satu KONI Provinsi menyatakan tidak terpengaruh dengan isu beredar, bahkan sudah memesan akomodasi di tempat penyelenggaraan PON XXI.

“KONI Jabar tidak pernah terpengaruh atas isu-isu tersebut, sepanjang tidak ada perintah langsung dari presiden, kita maju terus,” jelas Wakil Ketua Umum KONI Jawa Barat Brigjen TNI Purn Arief Prayitno.

Marciano meminta agar KONI Provinsi tetap menjalankan tupoksi sebagaimana mestinya. Baik dalam penggunaan anggaran, komunikasi dengan DPRD dan lainnya demi terlaksananya PON 2024.

“Saya harap para ketua KONI Provinsi jangan sampai terganggu konsentrasinya,” imbuhnya.

Rapat di Gedung KONI Pusat  yang digagas oleh Ketua KONI DIY Prof.Dr.Djoko Pekik itu diikuti oleh Ketua KONI Jatim, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Atlet kami telah melakukan pemusatan latihan daerah (Pelatda) sejak tahun lalu. Dengan adanya dinamika kesiapan tuan rumah Aceh, tentu kami prihatin. Ini menjadi perhatian kita semua untuk mencari solusi yang terbaik agar PON 2024 tidak bergeser sedikit pun,” kata Joko Pekik.

Menurut Joko Pekik KONI Pusat harus bersikap tegas dan memberikan stimulan kepada tuan rumah Aceh maupun Sumut agar kedua provinsi tersebut fokus melakukan persiapan.

“Ada baiknya KONI Pusat duduk bareng bersama Menpora untuk membahas perkembangan yang terjadi di Aceh,” imbuh Joko Pekik.

Sementara itu Wakil Ketua Umum II KONI Pusat Mayjen TNI Purn Soedarmo mengatakan Aceh tidak perlu dikhawatirkan. PON 2024 tetap akan berjalan sesuai rencana.

“Hari ini DPRD Aceh sudah membahas perubahan anggaran untuk pembangunan venue. Seperti diketahui pembangunan venue dibagi 2 yakni 14 venue dari APBN dan 19 venue APBD,” jelas Soedarmo

PA Minta Tunda PON

Sebelumnya Fraksi Partai Aceh (PA) meminta Penjabat (Pj) Gubernur Aceh agar berkomunikasi dengan Pemerintah Sumatera Utara untuk menyurati Presiden Republik Indonesia agar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut ditunda ke tahun 2025.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PA, Irfansyah dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRA terhadap rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun anggaran 2023. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Utama DPRA, Sabtu (30/9/2023).

Pada kesempatan tersebut, Irfansyah mengatakan Fraksi PA meminta PON Aceh-Sumut ditunda karena kurangnya persiapan baik dari segi pendanaan maupun sarana dan prasarana pendukung.

“Fraksi Partai Aceh meminta kepada
saudara Pj Gubernur Aceh agar berkomunikasi dengan Pemerintah Sumatera Utara untuk sama-sama menyurati presiden Republik Indonesia agar PON Aceh-Sumut di tunda dan dilaksanakan pada tahun 2025,” tegasnya.

Selain itu, kata Irfansyah, alasan minta PON Aceh tahun 2024 ditunda mengingat pada tahun 2024 merupakan tahun
politik yaitu persiapan Pileg, Pilpres dan Pilkada.

Pelatda Stop Tak Ada Dana

Sementara itu, Ketua KONI Aceh, Kamaruddin Abubakar, alias Abu Razak, di Banda Aceh, Kamis (28/09/2023) mengatakan pelaksanaan PON di Aceh terancam gagal. Mengingat, anggaran untuk memoles prestasi atlet lewat Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) sudah tidak ada dalam perubahan anggaran tahun 2023 ini.

Selain persoalan anggaran Pelatda yang terhenti, Aceh juga masih menghadapi sejumlah masalah dalam persiapan PON, seperti belum adanya kejelasan anggaran, stadion utama yang belum dibangun atau direhabilitasi, serta venue lain yang masih dalam tahap perencanaan.

Pj Gubenur: PON Tetap Jalan

Menanggapi itu, Pj Gubernur Achmad Marzuki menepis pemberitaan bahwa Aceh terancam gagal melaksanakan PON 21/2024.

“Kata siapa gagal,” tanya Pj Gubernur Aceh kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (29/9/2023).

Achmad Marzuki menyampaikan bahwa Aceh siap menjadi tuan rumah PON ke-21 pada tahun 2024 mendatang. Menurut Marzuki, persiapan beberapa venue di Aceh sudah mencapai 90 persen.

“Kita siap, tinggal pembangunan venue. Ada 13 venue tanggung jawab provinsi dan ini sudah 90 persen. Kemudian ada 20 venue yang akan dibuatkan oleh PUPR,” sebutnya.

Untuk venue utama, kata Marzuki, akan dilakukan rehab besar-besaran terhadap Stadion Harapan Bangsa yang ada di Lhong Raya. Mengingat tidak standar keamanannya maupun yang lain.

Dia meyakini, waktu yang tersisa cukup untuk membangun maupun merehab venue yang ada.

“Kalau pemerintah pusat yang memikirkan pasti tekejar,” tegasnya.

Terkait anggaran kata Pj Gubernur Aceh, pihaknya sudah berkonsultasi dengan pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tentunya terkait anggaran kita juga sudah konsultasi dengan pemerintah yang difasilitasi oleh Kemendagri. Semuanya lewat proses, tentu ada prosesnya nanti,” jelasnya. (*)

BERITA TERKINI
- Advertisment -
Google search engine

BERITA POPULER