Silaturrahmi dan referendum, tidak punya huhungan sama sekali. Bahkan mempunya makna yang jauh berbeda.
Tapi kedua kata yang berbeda itu pula kini menjadi topik utama saat acara buka puasa bersama wartawan, LSM dan mahasiswa, dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, di Anjong Mon Mata, Rabu malam (30/5/2019).
Negeri ini, kata Nova yang berbicara di hadapan sesepuh pers Aceh, Harun Keuchik Leumik dan Aldin NL mewakili PWI Aceh, tak bisa dibangun hanya oleh pemerintah. Tapi harus dibangun bersama semua elemen, termasuk BEM, sipil sociaty dan wartawan.
“Kritik media adalah vitamin asal konstruktif untuk mendorong upaya perbaikan. Memperbaiki kesalahan menuju kebenaran dan untuk pembangun peradaban,” kata Nova pada acara yang juga dihadiri Munir dari IJTI, Kepala Antara Aceh, Azhari, puluhan wartawan, pengurus BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Unsyiah dan LSM.
Disebutkan Nova, pendekatan superioritas bukan ciri sebuah negara demokrasi. Tapi dengan pendekatan silaturrahmi dan musyawarah akarnya jelas dan merupakan tradisi agama Islam.
“Dan Aceh sendiri telah lama menerapkan syariat Islam. Kepada pengurus BEM, dan juga sektor lain di luar kampus, benang merah silaturrahmi kita tidak pernah putus,” ujarnya.
Referensi Soal Referendum
Jelang bubaran, Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah ditodong pertanyaan seputar wacana referendum yang dalam beberapa hari ini menjadi isu sentral hingga me-nasional.
Berita Terkait: Mualem dan Dua Senator Aceh Wacanakan “Referendum Jilid II”
“Kita negara demokrasi, semua pendapat harus dihargai dan tentu harus berdasarkan konstitusi. Mulai dari pembukaan undang – undang dasar dan peraturan di bawahnya,” jelas Nova.
Nova meminta semua pihak untuk berpikir jernih. “Semua pendapat harus dihargai dan kita lihat apa bisa ditindaklanjuti atau tidak, tergantung dari konstitusi serta peraturan perundang – undangan di bawahnya.”
Namun, lanjut Nova, menjelang Hari Raya Idul Fitri, mungkin dibahas setelah lebaran nanti lebih mendalam dan juga perlu membuka referensi.
Berita Terkait: Tak Perlu Alergi Referendum, Karena Sudah Diatur dalam Konstitusi
“Kita teliti dengan baik, dan yang pasti, saya pribadi, apapun wacana dan pendapatnya untuk kesejahteraan rakyat harus dihargai,” tutup Plt Gubernur Aceh.
Sebelumnya, dalam suatu acara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh, Muzakir Manaf, menekankan wacana referenfum di Aceh.
Pernyataan Mualem itu untuk menyikapi situasi politik dan keamanan dalam negeri pasca Pilpres 2019, yang bisa mengancam keutuhan NKRI.
Statemen Mualem, mantan Panglima GAM itu mendapat komentar beragam, baik yang mendukung mau pun yang kontra terhadap wacana tersebut. (Adv)
