Banda Aceh (Waspada Aceh) – Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh sangat mendukung implementasi Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan aktif mendorong perbankan agar menyalurkan pembiayaan (kredit) kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan prinsip kehati-hatian.
“Bank Indonesia Provinsi Aceh selama ini telah aktif mendukung pengembangan UMKM, khususnya sektor pertanian, perikanan, industri, kerajinan dan pariwisata melalui berbagai program kerja. Dalam hal ini, BI bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait,” kata Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Zainal Arifin Lubis, di hadapan Pimpinan DPRA yang berkunjung ke kantor BI di Banda Aceh, Rabu (17/6/2020).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H.Dahlan Jamaluddin, didampingi Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial beserta anggota Komisi III DPRA dan Badan Anggaran DPRA, berkunjung ke kantor BI untuk melakukan diskusi dan dalam rangka capacity building (pengembangan kapasitas), dalam upaya mendukung percepatan pembangunan ekonomi Aceh.
Kepala BI Aceh juga mengingatkan, perlunya optimalisasi program klaster ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Aceh. Kata Zainal Arifin, peningkatan produktifitas itu antara lain dengan melihat potensi daerah setempat, memanfatkan inovasi teknologi, serta pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi kelompok masyarakat.
Menurut Zainal Arifin, Aceh memiliki potensi dan peluang yang besar di bidang ekonomi. Aceh kaya dengan komoditas unggulan yang diminati oleh pasar domestik dan internasional, serta memiliki letak yang strategis di jalur perdagangan dunia. Dengan demikian, kata dia, Aceh berpotensi menjadi pusat perdagangan dan penyumbang devisa bagi negara.
“Aceh juga memiliki keindahan alam, kekayaan budaya dan heritage, serta masyarakatnya yang religius. Maka Aceh berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata kelas dunia, yang mengombinasikan wisata alam, religi, budaya, heritage, dan kuliner. Aceh juga memiliki dukungan anggaran yang besar, dimana APBD terbesar di Sumatera dan terbesar kelima di Indonesia,” lanjut Kepala BI Aceh tersebut.
Zainal Arifin menambahkan, kerjasama antara DPRA dan Bank Indonesia Provinsi Aceh perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam membahas isu-isu strategis terkait perekonomian Aceh. Bank Indonesia Aceh juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada DPRA terkait upaya percepatan pembangunan ekonomi Aceh, termasuk dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, Kepala BI Provinsi Aceh menyampaikan tugas utama Bank Indonesia, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari inflasi dan nilai tukar/kurs. Selama ini BI Aceh, lanjut Zainal Arifin, telah aktif memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. Rekomendasi BI itu dalam rangka untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang berkontribusi terhadap pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, terkait kunjungannya ke kantor BI Aceh, Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, menyampaikan, untuk menjalankan tugasnya agar lebih optimal, anggota DPRA memerlukan pengetahuan, data dan informasi yang cukup dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari BI sebagai lembaga negara yang memiliki kapasitas dan kredibilitas serta sumber daya yang memadai.
Pada pertemuan yang tetap mengikuti protokol kesehatan itu, Ketua DPRA juga menyerahkan piagam sebagai apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Aceh yang selama ini aktif menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. (sulaiman achmad)
