Banda Aceh (Waspada Aceh) – Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Aceh kehilangan 1.324 hektare tutupan hutan sejak awal tahun 2019 hingga Juni 2023. Itu setara dengan lima kali luas kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Jakarta.
Perambahan hutan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama kerugian luas hutan tersebut.
Diskusi kampanye “Karpet Merah di Lahan Basah” yang diinisiasi oleh Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh dan Forum Jurnalis Aceh (For-JAK) mengangkat isu penyelamatan Rawa Singkil. Acara ini digelar di Kedai Tjikini, Jalan Cikini Raya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2023).
Lukmanul Hakim, Manager Geographic Information System Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), menyampaikan bahwa deforestasi di Rawa Singkil menyebabkan meningkatnya intensitas banjir di permukiman sekitar kawasan konservasi.
Siklus hidrologi yang terganggu berpotensi memicu bencana banjir dan kekeringan, serta menimbulkan konflik antara satwa dan manusia.
“Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Trumon dan desa-desa di sekitar Suaka Margasatwa Rawa Singkil,” jelasnya.
Dari perspektif global, deforestasi di rawa gambut ini juga berkontribusi pada emisi karbon yang lebih besar daripada hutan di lahan mineral. Ini memperburuk pemanasan global dan menyebabkan seringnya terjadinya banjir berulang di beberapa desa seperti Cot Bayu dan Lhok Raya di Rawa Singkil.
Rawa Singkil merupakan suaka margasatwa seluas 82.188 hektare yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten, dan Kota Subulussalam. Lebih luas daripada wilayah Provinsi DKI Jakarta yang hanya 66.123 hektare.
Yayasan HAkA telah memantau kondisi tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser termasuk Rawa Singkil selama lima tahun terakhir. Selama Juni 2023, diperkirakan ada sekitar 66 hektare hutan yang hilang di Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Total kehilangan tutupan hutan selama Januari hingga Juni 2023 mencapai 372 hektare, meningkat 57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Diskusi dimulai dengan pemutaran film dokumenter independen “Demi Sawit” yang dibuat oleh FJL Aceh setelah meliput langsung ke Rawa Singkil. Film tersebut menggambarkan ancaman perambahan dan alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit di kawasan itu.
Koordinator FJL Aceh, Munandar Syamsuddin, menyatakan tantangan dalam meliput Rawa Singkil karena oknum tertentu memanfaatkan masyarakat sebagai tameng. Para jurnalis lingkungan tetap berupaya untuk menyampaikan informasi tentang kondisi sebenarnya.
Afifuddin Acal, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh, menyoroti masalah tapal batas yang menyebabkan konflik di Rawa Singkil. Ia juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil untuk mengatasi perambahan hutan tersebut.
Nurazizah Rahmawati, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berpendapat bahwa semua pihak harus terlibat dalam upaya penyelamatan Rawa Singkil. Penegakan hukum terhadap pelanggar perambahan hutan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat menjadi bagian dari solusi.
Taufik Syamsudin, Pengendali Ekosistem Hutan Muda Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan masalah perkebunan sawit ilegal di kawasan konservasi.
Pemerintah juga akan memverifikasi klaster sawit koorporasi dan masyarakat serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. (*)
