Bogor–Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Idham Azis, mengingatkan para Kapolres tak meminta jatah proyek kepada kepala daerah. Jika itu sampai terjadi, para kepala daerah diimbau untuk melaporkannya ke Kapolri, sehingga bisa diambil tindakan.
“Bukan rahasia umum banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek. Nah ini bagian dari masalah, terjadi konspirasi. Kalau dia begitu, gubernur, wali kota silahkan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan,” kata Idham Azis dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Kata Kapolri, para kepala daerah diminta juga untuk menjaga komitmen mereka dalam melaksanakan pembangunan yang bersih dan profesional. Dia mendorong bupati, wali kota, hingga gubernur menggandeng kapolres di wilayahnya masing-masing untuk menjadi pengawal pembangunan daerah.
“Untuk mengawal pelaksanaan pembangunan daerah melalui konsultan yang solutif, bapak-bapak harus menggandeng para Kapolres,” kata Idham.
Dalam hal ini Idham meminta para Kapolres tidak justru menjadi bagian dari permasalahan yang ada di daerah. Idham berjanji pihaknya akan melakukan pengamanan secara maksimal pada seluruh kegiatan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Dalam upaya pengamanan itu, Idham menyebut, institusinya bakal mengedepankan dua strategi, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan yang dimaksud Idham adalah menghindari adanya pemborosan anggaran daerah.
Dalam upaya ini, Polri akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Strategi kedua yaitu penegakkan hukum. Opsi ini menjadi pilihan paling terakhir yang diambil kepolisian.
“Jadi ada proses pencegahan, ada proses penegakan hukum,” ujar Idham.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Kejaksaan, agar tidak mencari-cari kesalahan para pejabat di daerah dalam melaksanakan pembangunan.
“Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari (kesalahan). Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya, jangan dicari-cari dong,” kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat koordinasi tersebut yang juga dihadiri oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.
Jokowi meminta aparat penegak hukum mengutamakan upaya preventif. Pihaknya meminta jangan menunggu ada masalah, baru kemudian ditindak.
“Saya sudah sampaikan ini kepada TNI, Polri, Jaksa Agung. (Kalau) Jelas-jelas keliru, sejak awal diingatkan dong ini keliru benerkan dong. Jangan ngerti keliru, terus dikerjakan setelah rampung baru ditebas. Nggak bisa seperti ini harus kita akhiri seperti ini. Jangan sampai ini kejadian. Baik di Kejari, baik di Kejati, baik di Polres, baik itu di Polda,” jelas Jokowi. (Ria)
