Surat edaran tentang jam malam siswa bukan sekadar larangan keluar rumah di malam hari, tetapi lebih sebagai upaya menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan pengendalian diri.
Oleh: Anita, S.Pd., M.Pd
Dalam sebuah langkah strategis dan berani, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.3.8/5936 Tahun 2025 tentang pengendalian aktivitas siswa pada malam hari.
Surat edaran ini, yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, pada Senin, 5 Mei 2025, menjadi titik balik dalam upaya kolektif menciptakan generasi muda Aceh yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter dan disiplin.
Kebijakan ini sontak menjadi buah bibir di berbagai lapisan masyarakat. Ada yang menyambut dengan tangan terbuka, melihatnya sebagai bentuk perhatian dan kepedulian serius terhadap masa depan anak bangsa.
Namun, tak sedikit pula yang mengkritisi, menyuarakan kekhawatiran akan batasan kebebasan anak-anak dan ketakutan bahwa langkah ini bersifat represif. Dalam situasi seperti ini, penting bagi kita untuk melihat lebih dalam: apakah jam malam ini adalah pembatasan, atau justru perlindungan?
Membingkai Jam Malam dalam Perspektif Pendidikan Karakter
Dalam dunia pendidikan modern, kita tidak lagi cukup hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual. Nilai-nilai karakter, disiplin, tanggung jawab, dan empati menjadi aspek penting yang tak bisa dikesampingkan.
Pemerintah Aceh tampaknya menyadari betul hal ini. Surat edaran tentang jam malam siswa bukan sekadar larangan keluar rumah di malam hari, tetapi lebih sebagai upaya menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan pengendalian diri.
Remaja adalah masa di mana seseorang mulai mencari jati diri, mencoba banyak hal, dan sering kali terjebak dalam arus pergaulan yang kurang sehat. Aktivitas malam hari, apalagi tanpa pengawasan orang tua, menjadi celah yang terbuka lebar bagi berbagai bentuk kenakalan remaja.
Mulai dari balapan liar, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan bebas. Semua ini bukan lagi cerita di ujung gang, melainkan kenyataan yang kita lihat setiap hari.
Dengan jam malam, siswa diharapkan memiliki batas yang jelas antara waktu belajar, waktu istirahat, dan waktu bersosialisasi. Ini bukan hanya soal pengendalian, tetapi juga soal pembentukan pola hidup yang sehat dan produktif.
Belajar dari Kebijakan Serupa di Negara Lain
Jika kita menoleh ke luar negeri, kebijakan serupa telah diterapkan di berbagai kota besar dunia. Misalnya, di beberapa negara bagian Amerika Serikat, jam malam untuk remaja diberlakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban.
Di Jepang, anak-anak sekolah sangat jarang terlihat berkeliaran di malam hari. Budaya disiplin tinggi dan pembiasaan waktu yang terstruktur telah menjadi bagian dari sistem sosial mereka.
Penerapan jam malam di Aceh seharusnya dilihat dalam konteks ini: bukan sebagai bentuk pengekangan, melainkan sebagai upaya sistematis membentuk generasi yang lebih siap menghadapi tantangan zaman.
Mengembalikan Peran Orang Tua dan Masyarakat
Namun demikian, surat edaran ini tidak akan efektif jika hanya dibebankan kepada institusi pendidikan dan aparat penegak hukum. Orang tua memiliki peran yang jauh lebih besar. Kontrol, pengawasan, serta komunikasi yang intensif dengan anak menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Masyarakat pun perlu berpartisipasi aktif. Tokoh agama, dan tokoh masyarakat dapat menjadi bagian dari jaringan pengawasan sosial yang positif.
Jika seluruh elemen masyarakat bersatu dalam satu visi: menyelamatkan generasi muda dari jurang kenakalan, maka jam malam bukan lagi momok, melainkan tameng yang kokoh.
Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati
Kita sering mendengar bahwa generasi muda adalah tulang punggung bangsa. Namun, jika tulang punggung ini rapuh karena keropos nilai, maka masa depan bangsa pun berada dalam bayang-bayang kehancuran.
Pencegahan kenakalan remaja tidak bisa lagi bersifat sporadis. Harus ada sistem yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Jam malam adalah bagian dari sistem itu.
Sebuah fondasi awal untuk langkah-langkah berikutnya. Edukasi, pelatihan keterampilan, bimbingan psikologis, serta pembinaan karakter harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang baru.
Solusi Inklusif dan Adaptif
Tentu, penerapan kebijakan ini tidak boleh kaku. Harus ada pengecualian dan adaptasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Misalnya, bagi siswa yang mengikuti les malam atau kegiatan keagamaan, surat keterangan dari sekolah atau lembaga yang bersangkutan dapat menjadi dasar pengecualian.
Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala. Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan harus membuka ruang dialog dengan siswa, orang tua, dan guru. Ini penting agar kebijakan ini terus relevan dan tidak kehilangan esensinya sebagai perlindungan, bukan pembatasan.
Mengajak Anak Muda Melihat Masa Depan
Sebagai penulis opini dan sekaligus bagian dari masyarakat, saya mengajak para siswa untuk tidak melihat jam malam ini sebagai bentuk tekanan. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai langkah pemerintah yang percaya bahwa kalian adalah aset berharga bangsa ini.
Bayangkan masa depan kalian. Menjadi dokter, insinyur, guru, wirausahawan, atau bahkan pemimpin bangsa. Semua cita-cita besar itu hanya bisa dicapai dengan kedisiplinan, kerja keras, dan mental yang tangguh. Jam malam adalah pintu kecil yang mengarah ke jalan besar itu.
Komitmen Bersama
Kebijakan jam malam bukan sekadar aturan. Ini adalah komitmen. Komitmen pemerintah untuk melindungi. Komitmen orang tua untuk mendampingi. Komitmen masyarakat untuk mengawasi. Dan yang terpenting, komitmen siswa itu sendiri untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya—yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab.
Mari kita kawal kebijakan ini dengan semangat positif. Kita semua tentu ingin melihat anak-anak Aceh tidak hanya menjadi juara di ruang kelas, tetapi juga teladan di tengah masyarakat. Karena masa depan bangsa ini, pada akhirnya, berada di tangan mereka. (*)
- Penulis adalah Guru di SMP Negeri 17 Kota Banda Aceh
- Email: [email protected]
