Teheran (Waspada Aceh) – Ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyita dua kapal dagang dan menembaki sejumlah kapal lain yang berusaha melintas di Selat Hormuz, Rabu (22/4/2026).
Langkah ini merupakan tindakan penyitaan pertama sejak pecahnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel awal tahun ini.
Dikutip dari berbagai sumber internasional, aksi ini dilakukan karena Iran menuduh kapal-kapal tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan memanipulasi sistem navigasi mereka. IRGC menegaskan bahwa setiap gangguan terhadap keamanan di jalur strategis tersebut merupakan “garis merah” yang tidak boleh dilanggar.
Dua kapal yang berhasil diamankan dan dibawa ke perairan Iran adalah kapal berbendera Panama, MSC Francesca, dan kapal berbendera Liberia, Epaminondas. Sementara itu, satu kapal lainnya bernama Euphoria berhasil meloloskan diri dan melanjutkan pelayarannya menuju Fujairah, Uni Emirat Arab.
Insiden penyerangan terhadap Epaminondas terjadi sekitar 20 mil laut barat laut Oman. Laporan menyebutkan kapal cepat milik IRGC melepaskan tembakan dan granat berpeluncur roket hingga menyebabkan kerusakan pada bagian anjungan kapal.
Kapal yang dioperasikan perusahaan Yunani, Technomar Shipping Inc, tersebut membawa 21 awak berkebangsaan Ukraina dan Filipina. Pihak operator memastikan seluruh awak selamat dan kini berupaya menyelesaikan situasi ini.
Sementara itu, MSC Francesca juga terkena tembakan namun tidak mengalami kerusakan parah. Menteri Urusan Maritim Montenegro mengonfirmasi terdapat empat warganya di kapal tersebut dan memastikan kondisi mereka aman, sementara negosiasi terus dilakukan antara perusahaan pelayaran dengan pihak Iran.
Kondisi ini memberikan dampak besar bagi lalu lintas maritim global. Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Akibat ketegangan ini, jumlah kapal yang berani melintas menurun drastis dari biasanya sekitar 130 kapal per hari menjadi hanya segelintir.
Menanggapi peristiwa ini, Gedung Putih (AS) menyatakan bahwa penyitaan tersebut bukan merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Namun, analis menilai meskipun jalur ini diklaim terbuka, faktanya kini tidak lagi aman bagi pelaut dan kargo.
Dengan mandeknya pembicaraan damai, masa depan keamanan di jalur perdagangan penting ini masih menyisakan tanda tanya besar. (*)
