Banda Aceh (Waspada Aceh) – Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Aceh harus mendorong sektor swasta untuk tumbuh dan eksis, dengan cara memberikan berbagai isentif, kemudahan perijinan dan akses lainnya.
“Tidak cukup hanya mengandalkan APBA atau DOKA, tapi harus mendorong sektor swasta untuk membangun bisnisnya dengan sehat di Aceh ini,” kata Iqbal Idris Aly, SE, seorang praktisi bisnis di Aceh, dalam diskusi dengan Waspada di kantor Perwakilan Waspada Banda Aceh, Selasa (15/1/2019).
Iqbal menyebutkan, dana Otsus Aceh selama bertahun-tahun sudah terbukti tidak mampu memberi pengaruh atau kontribusi yang signifikan, untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Kata Iqbal, tidak ada jalan lain, kecuali mendorong tumbuh berkembangnya sektor swasta, yang nantinya akan berimplikasi positif dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Aceh.
Pengusaha ini menyebutkan, keberadaan sektor swasta harus pula dimulai dari investor lokal. Pemerintah Aceh, menurut Iqbal, mesti memberi isentif dan fasilitas kepada investor lokal (Aceh). Misalnya dengan menyediakan tempat gratis untuk lokasi bisnis atau industrinya serta perijinan yang murah dan cepat.
“Misalnya di kawasan industri Ladong dan KEK Arun. Swasta atau investor lokal bisa diberikan lahan gratis tanpa sewa untuk mulai membangun, dan nanti kalau sudah berjalan lancar baru dikenakan biaya sewa. Begitu juga untuk retribusi, pajak dan beban biaya lainnya,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, bila nantinya para investor lokal sudah kuat, maka mereka akan mampu menggandeng investor luar Aceh, bahkan investor asing, untuk berinvestasi di Aceh.
“Jadi harus ada contoh dulu dari investor lokal bahwa berinvestasi di Aceh itu menguntungkan, baru investor luar bisa percaya. Sebaliknya bila investor lokal dalam kondisi tidak sehat, bagaimana mungkin investor luar bisa percaya untuk menanamkan investasinya di Aceh?” ujarnya.
Tapi Iqbal percaya bahwa Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sudah melihat dan menyadari hal itu. Plt Gubernur juga menurutnya, tentunya sudah punya strategi untuk menekan angka kemiskinan di Aceh.
“Pak Plt Gubernur bahkan dalam suatu kesempatan mengatakan dia membutuhkan bantuan sektor swasta. Itu membuktikan bahwa pak Nova memang mengerti dan bersungguh-sungguh ingin membangun Aceh,” ujar Iqbal.
SDM Butuh Penguatan Kapasitas
Iqbal pada kesempatan itu menyampaikan beberapa catatan penting, misalnya banyaknya kebutuhan warga Aceh, yang dipasok dari luar daerah, khususnya dari Medan, Sumatera Utara.
“Hampir semua kebutuhan pokok dan material infrastruktur didatangkan dari luar Aceh, dan itu berarti banyak uang dari Aceh yang keluar. Bahkan untuk telur ayam saja didatangkan dari luar Aceh,” lanjutnya.
Dengan begitu, kata Iqbal, berapa pun dana yang ada di Aceh, akan tersedit keluar untuk belanja kebutuhan pokok, sandang dan material insfrastruktur. Malah, lanjutnya, untuk jasa pun banyak dari luar Aceh.
“Konsultan, tukang, pekerja bengkel, dan jasa lainnya, banyak yang dari luar Aceh. Itu juga berarti uangnya akan tersedot ke luar Aceh,” kata Iqbal.
Semua itu terjadi, ujar Iqbal, akibat tenaga kerja lokal kalah berkompetisi dengan tenaga kerja luar. Dari sisi kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) di Aceh, memang membutuhkan peningkatan.
“Jadi lembaga-lembaga pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan pasar, punya kompetensi yang mumpuni. Sehingga nanti bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja di Aceh,” lanjutnya.
Begitu juga Balai Latihan Kerja (BLK), kata Iqbal, harus mampu melatih SDM lokal dengan skill yang sejalan dengan kebutuhan pasar lapangan kerja. Dengan begitu, tambah Iqbal, setiap lulusan sekolah mau pun lembaga pelatihan, bisa ditampung dunia kerja di Aceh, tanpa harus mendatangkan orang dari luar Aceh.
Bila hal itu dilakukan, Iqbal yakin, angka kemiskinan di Aceh akan mampu ditekan serendah mungkin, karena adanya kontribusi dari mengecilnya angka pengangguran. “Pengangguran berkurang, maka angka kemiskinan akan berkurang pula,” tutup Iqbal. (Al-Farizi)
